Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SATU tahun menjelang Pemilihan Presiden 2024, lembaga survei Indo Barometer menggelar diskusi bertajuk "Pemilu 2024: Konstelasi, Variabel Penentu, dan Pemenangnya", yang dilaksanakan di Hotel Harris, Jakarta Pusat, Selasa (21/3).
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan Presiden Joko Widodo akan menjadi tokoh kunci penentu konstelasi dan pemenang Pilpres 2024.
Menurut Qodari, masa jabatan Presiden Jokowi, yang akan berakhir pada 19 Oktober 2024, akan mempengaruhi sejumlah ketua umum partai politik yang saat ini masih ada dalam Kabinet Indonesia Maju dalam menentukan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung.
Baca juga: Jusuf Kalla Tegaskan Masjid bukan Tempat Kampanye
“Jokowi masih menjadi pemimpin kabinet sampai Oktober 2024. Sebagian ketua umum partai adalah anggota kabinet. Mereka pasti membaca aspirasi Jokowi.” ujar Qodari
Qodari menyebut, pertimbangan Jokowi akan masih dijadikan preferensi oleh ketua umum partai. Termasuk soal keberlanjutan program kerja Jokowi.
"Dalam konteks keberlanjutan program kerja dan pembangunan, preferensi Jokowi menjadi perhatian dan pertimbangan para ketua partai dalam menentukan capres di 2024," tutupnya.
Baca juga: Pemimpin Merakyat Masih Jadi Pilihan untuk 2024
Alasan selanjutnya, kata Qodari, Jokowi merupakan presiden petahana dua kali, sehingga sehingga memiliki basis pemilih yang kuat dan tersebar di seluruh Indonesia. Ada di antaranya daerah terkuat yang merupakan kantong-kantong mayoritas pemilih seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kawasan Indonesia Timur.
“Jokowi adalah presiden 2 kali yang pasti banyak pendukungnya karena pernah dicoblos 2 kali (menang). Tentu arah pilihan Jokowi jadi perhatian dan pertimbangan pemilih. Mereka akan ikut kode-kode Jokowi,” jelasnya.
Lanjut Qodari, sebagai tokoh politik, Presiden Jokowi juga memiliki jaringan relawan yang luas terbentuk dan tetap aktif semenjak Jokowi menjadi calon presiden di 2014 sampai dengan sekarang.
“Ciri khas Jokowi adalah memiliki relawan dan jaringan relawan yang luas dan sudah aktif dari 2013 sampai sekarang. Mereka ini adalah jaringan yang ampuh untuk memenangkan Pilpres,” jelasnya.
Selain itu, tambah Qodari, Jokowi memiliki tingkat kepuasan yang tinggi pada satu tahun sebelum masa pencoblosan, yakni diangka 72,3%.
"Artinya, Jokowi masih memiliki pengaruh besar di masyarakat karena modal kepuasan yang tinggi," ungkap Qodari
Qodari menilai, hal itu kontras jika dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kala itu jika dipotret dalam survei punya kepuasan yang relatif rendah.
“Tingkat kepuasan pada Jokowi 1 tahun menjelang Pilpres 2024 relatif tinggi. Ini kontras dengan kepuasan pada SBY jelang Pilpres 2013 yang hanya di kisaran 35-40% saja,” jelas Qodari.
Indo Barometer menggelar diskusi bertajuk, “Pemilu 2024: Konstelasi, Variabel Penentu dan Pemenangnya.” Hadir dalam diskusi tersebut hadir Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, juru bicara PKS Pipin Sopian, dan Sekjen PPP Arwani Tomafi. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved