Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) disebut memungkinkan untuk dilebur bersama koalisi lain. Poros tersebut saat ini diisi dengan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Misalnya ada peleburan antara koalisi kita dengan koalisi lain, itu sangat dimungkinkan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (19/3).
Baca juga : PDIP Akan Melebur dengan KIB Jika Ganjar Dicapreskan
Doli menekankan bahwa saat ini KIB masih solid. Partai Golkar, PPP, dan PAN juga tak masalah menjajaki kerja sama dengan partai lain.
"Dengan semua pimpinan partai politik gitu, dan untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerja sama," ucap Doli.
Baca juga : Dibanding Sandiaga, Erick Lebih Potensial untuk PPP
KIB, kata Doli, menghormati kedaulatan masing-masing partai. Soal mengunjungi atau dikunjungi dan menimbulkan isu sejatinya tidak masalah di internal KIB.
"Setiap parpol bisa membangun komunikasi dengan siapa saja termasuk parpol di luar KIB, dan itu yang sebelumnya juga terjadi kan. Sebelum membentuk KIB kan juga ketua umum kami pak Airlangga ini juga suka silaturahmi mendatangi dan juga didatangi," jelas Doli. (Z-8)
Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Gerindra dan PDIP merupakan kakak-adik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
SEKRETARIS Pengurus Daerah Kosgoro 1957 Kalimantan Barat Eko Syahputra Siregar mendukung Menteri UMKM RI Maman Abdurahman untuk terpilih kembali sebagai Ketua DPD Golkar Kalbar 2025-2030.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved