Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mendukung arahan Wakil Presiden Ma'aruf Amin yang meminta partai politik untuk berkampanye sesuai nilai-nilai Pancasila. Partai politik harus merebut suara rakyat dengan ide dan gagasan cemerlang, bukan cara-cara kotor.
"Ya pemilu kita ke depan harus semakin baik dibandingkan 2019 lalu. Ke depan itu kita harus membangun bangsa dengan narasi-narasi, gagasan, ide yang cemerlang. Bukan narasi hoaks, fitnah dan saling memusuhi," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (13/3).
Menurut dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu, kampanye dengan cara-cara Pancasilais yang mengutamakan ide dan gagasan akan membawa perbaikan pada kualitas pemilu. Lantas, pesta demokrasi itu bisa benar-benar menghasilkan pemimpin bangsa yang diharapkan.
Baca juga : Kampanye Pemilu Tak Boleh Bertentangan dengan Pancasila
"Itu yang akan membawa bangsa Indonesia dalam perbaikan-perbaikan kualitas pemilu," imbuhnya.
Ujang mengakui, sejumlah oknum di dalam partai politik sering memanfaatkan isu-isu sensitif dan destruktif hanya demi merebut suara rakyat.
Baca juga : Bawaslu Tegaskan Batasan Kampanye tidak Subjektif
"Hoaks, saling fitnah dan sebagainya sebenarnya kan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saling serang dengan isu agama itu sebenarnya juga tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi ke depan yang harus dikedepankan adalah ide dan gagasan, itu saling adu. Bukan narasi-narasi negatif yang bisa menimbulkan permusuhan satu sama lain. Kita jaga persatuan dan kesatuan, bangun narasi kebajikan dan adu ide gagasan itu," kata dia.
Hal senada juga disampaikan Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli. Menurutnya partai politik harus mengusung gagasan yang cemerlang dan bernas. Hal ini sejalan dengan fungsi pemilu yang salah satunya memberikan pendidikan politik.
"Nah dengan kampanye mengemukakan gagasan yang cemerlang, misalnya bagaimana cara membangun bangsa ini agar maju dan mandiri, maka itu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat," ucapnya.
Lili menegaskan, sudah saatnya meninggalkan cara-cara lama yang menghalalkan segala cara untuk merebut suara rakyat. Kampanye yang mengandalkan pencitraan, kampanye hitam, memobilisasi politik identitas dan sejenisnya tidak akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Dia menambahkan, kampanye memang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Justru partai dan para politisinya harus mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai program dan kebijakan.
"Partai dan kandidat presiden mestinya menjabarkan Pancasila dalam program dan kebijakan sehingga Pancasil benar-benar diimplementasikan bukan dijadikan slogan dan jargon-jargon saja. Saatnya dibumikan dalam aksi nyata," tandasnya. (Z-5)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved