Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mendukung arahan Wakil Presiden Ma'aruf Amin yang meminta partai politik untuk berkampanye sesuai nilai-nilai Pancasila. Partai politik harus merebut suara rakyat dengan ide dan gagasan cemerlang, bukan cara-cara kotor.
"Ya pemilu kita ke depan harus semakin baik dibandingkan 2019 lalu. Ke depan itu kita harus membangun bangsa dengan narasi-narasi, gagasan, ide yang cemerlang. Bukan narasi hoaks, fitnah dan saling memusuhi," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (13/3).
Menurut dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu, kampanye dengan cara-cara Pancasilais yang mengutamakan ide dan gagasan akan membawa perbaikan pada kualitas pemilu. Lantas, pesta demokrasi itu bisa benar-benar menghasilkan pemimpin bangsa yang diharapkan.
Baca juga : Kampanye Pemilu Tak Boleh Bertentangan dengan Pancasila
"Itu yang akan membawa bangsa Indonesia dalam perbaikan-perbaikan kualitas pemilu," imbuhnya.
Ujang mengakui, sejumlah oknum di dalam partai politik sering memanfaatkan isu-isu sensitif dan destruktif hanya demi merebut suara rakyat.
Baca juga : Bawaslu Tegaskan Batasan Kampanye tidak Subjektif
"Hoaks, saling fitnah dan sebagainya sebenarnya kan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saling serang dengan isu agama itu sebenarnya juga tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi ke depan yang harus dikedepankan adalah ide dan gagasan, itu saling adu. Bukan narasi-narasi negatif yang bisa menimbulkan permusuhan satu sama lain. Kita jaga persatuan dan kesatuan, bangun narasi kebajikan dan adu ide gagasan itu," kata dia.
Hal senada juga disampaikan Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli. Menurutnya partai politik harus mengusung gagasan yang cemerlang dan bernas. Hal ini sejalan dengan fungsi pemilu yang salah satunya memberikan pendidikan politik.
"Nah dengan kampanye mengemukakan gagasan yang cemerlang, misalnya bagaimana cara membangun bangsa ini agar maju dan mandiri, maka itu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat," ucapnya.
Lili menegaskan, sudah saatnya meninggalkan cara-cara lama yang menghalalkan segala cara untuk merebut suara rakyat. Kampanye yang mengandalkan pencitraan, kampanye hitam, memobilisasi politik identitas dan sejenisnya tidak akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Dia menambahkan, kampanye memang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Justru partai dan para politisinya harus mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai program dan kebijakan.
"Partai dan kandidat presiden mestinya menjabarkan Pancasila dalam program dan kebijakan sehingga Pancasil benar-benar diimplementasikan bukan dijadikan slogan dan jargon-jargon saja. Saatnya dibumikan dalam aksi nyata," tandasnya. (Z-5)
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved