Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan sosialisasi baik kepada partai politik maupun masyarakat umum. Sosialisasi merupakan salah satu langkah strategis untuk mengedukasi publik terkait pelaksanaan kampanye politik yang sesuai dengan regulasi.
"Untuk memastikan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan, maka Bawaslu sudah sejak dini menyosialisasikan larangan dalam UU Pemilu kepada partai politik dan masyarakat agar dapat diketahui," Anggota Bawaslu, Puadi kepada Media Indonesia, Senin (13/3).
Diterangkannya bahwa arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar kampanye tidak bertentangan dengan Pancasila adalah bagian dari UU Pemilu. Di Pasal 280 ayat 1 huruf a, yang dilarang adalah mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan NKRI.
Baca juga: Pemilu 2024, Wapres: Jangan Halalkan Segala Cara
"Karena ketiga hal itu merupakan konsensus bersama sebagai bangsa Indonesia. Saya menangkap yang dimaksud oleh Wakil Presiden mungkin demikian. Jadi sepanjang dalam kampanye tidak mempersoalkan Pancasila, maka tidak menjadi masalah," jelas Puadi.
Dia pun berharap agar semua pihak mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Dasar-dasar negara harus dijunjung tinggi, sebab Pemilu diselenggarakan untuk memilih pemimpin yang akan mengimplementasikan tujuan bangsa Indonesia.(Van/Z-7)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved