Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta para penyelenggara negara tak melanggar sumpah dan janjinya. Mereka harus berintegritas dan bersikap antikorupsi.
"Terutama dalam mengemban amanat yang seharusnya berada di garda terdepan dalam menjalankan integritas sesuai dengan sumpah dan janjinya," kata Firli dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I untuk struktural kepemimpinan pratama dan madya Angkatan LVI Tahun 2023, Jumat (3/3).
Firli mengatakan penyelenggara negara sejatinya menghadapi berbagai tantangan yang kian kompleks. Utamanya dalam menjalankan peran sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan.
"Untuk melewati berbagai tantangan tersebut, peserta PKN perlu melakukan strategi pembangunan integritas melalui tiga komponen," ujar Firli.
Baca Juga: KPK Panggil Eko Darmanto untuk Klarifikasi Harta Kekayaannya
Tiga komponen itu meliputi memperkuat kepemimpinan dan membentuk agen perubahan. Kemudian, menggiatkan pembangunan integritas individu dengan integritas organisasi, serta membangun dan memperbaiki sistem.
"Ketiga, penguatan kapasitas kepemimpinan melalui knowledge sharing, diklat, mentoring, coaching, konsultasi, serta pemberian reward," ucap Firli.
Terkait etika dan integritas, kata Firli, penyelenggara negara mesti bertindak secara konsisten dengan dikatakan serta tingkah lakunya. Hal itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
“Selain mengembangkan kompetensi melalui PKN ini, peserta sebagai calon pemimpin yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama maupun madya, harus kolaboratif dengan menjujung etika dan integritas kepemimpinan," kata Firli. (P-5)
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved