Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
BAKAL calon presiden (capres) Anies Baswedan mengatakan hoaks tidak dibutuhkan dalam memenangkan kontestasi pemilu apabila memiliki kepercayaan diri atas rekam jejak dan gagasan yang dapat dinilai oleh masyarakat.
"Kita tidak perlu membuat hoaks. Kita tidak perlu mengarang-ngarang dan kita juga tidak perlu berlebih-lebihkan pencapaian. Kenapa? karena kita percaya diri dengan rekam jejak. Kita percaya diri dengan rekam karya. Kita percaya diri dengan rekan gagasan yang ada selama ini," kata Anies saat memberikan pidato pada Apel Siaga Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2024 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.
Baca juga: Para Kyai NU Jateng dan Jatim Lakukan Tirakat untuk Anies Baswedan
Selain tidak perlu membuat hoaks, Anies menyebut orang yang memiliki kepercayaan diri juga tidak perlu melancarkan serangan terhadap pihak lain.
"Orang yang percaya diri dengan apa yang dimiliki tak akan terprovokasi dan tak akan goyang dengan serangan dan usaha merendahkan pihak lain," ujarnya.
Ia kemudian meminta pesan tidak melancarkan hoaks disebarluaskan dengan santun, semangat merangkul dan menginspirasi.
Sebab, ia menilai politik Indonesia adalah politik keadilan dan persatuan, yang mampu bersatu di atas keragaman suku, bahasa, dan budaya yang ada.
Anies lantas menganalogikan persatuan Indonesia di atas keragaman tersebut, seperti persenyawaan hidrogen dan oksigen yang membentuk senyawa baru yakni air.
"Indonesia adalah hasil persenyawaan unsur-unsur yang begitu banyak yang ada di bangsa ini. dan persatuan itu mustahil terwujud tanpa hadirnya keadilan sosial," tuturnya.
Baca juga: PKS: Anies Bukan Pemimpin Penabur Sentimen Kebencian
Adapun politik keadilan, disebutnya merupakan tujuan dari sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Adil itu bukan hanya negara melindungi minoritas dan bukan hanya mengakomodasi mayoritas, tapi negara hadir dan melindungi semuanya," ucapnya.
Anies kemudian mengklaim rekam jejak kepemimpinan-nya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 berhasil membawa perubahan di ibu kota negara itu.
Ia menyebut prinsip pendekatan dan kebijakan pembangunan, serta pengelolaan pemerintahan yang telah dijalankannya di Jakarta selama ini dapat menjadi gambaran maupun tolak ukur yang akan dilakukannya di masa depan.
"Oleh karena itu sering kami tanyakan bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan maka lihatlah rekam jejaknya, karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan," jelasnya.
(Ant/OL-17).
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved