Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PENGAMAT Politik dari Universitas Trunojoyo, Surokim Abdussalam mengatakan, sudah semestinya semangat untuk menjaga stabilitas bernegara menjadi roh jelang tahun politik.
“Diatas kepentingan kontestasi politik, semangat untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas harus menjadi roh dan semangat utama dari kegiatan para politisi,” ujar Surokim kala berbincang hari ini (20/02).
Adapun sejumlah partai saling kunjung, melakukan silaturahmi, misalnya Partai Nasdem, PKB yang bertandang ke Golkar. Dalam pernyataannya, ketum parpol tersebut mengungkapkan harapan mereka untuk menjaga situasi tetap terkendali jelang tahun politik.
“Politik kebangsaan dan keindonesiaan harus menjadi penyemangat sehingga silaturrahim politik harus terus digalakkan agar bisa memperkuat semangat kebersamaan,” kata Surokim.
Ia juga menegaskan bahwa polarisasi masih menjadi ancaman, apalagi di zaman ‘demokrasi digital’. “Perkembangan demokrasi digital dan keswadayaan netizen membuat politik bisa menjadi kian bebas, liar dan tak terkendali dan jika ini dihubungkan dengan tantangan ke depan diperlukan politik jalan tengah yang bisa menguatkan semangat kebangsaan dan semangat persatuan sebagai bangsa,” jelas Surokim.
Tahun politik kali ini menjadi lebih menantang karena ada potensi resesi negara-negara besar dunia, yang mungkin berimbas ke dalam negeri.
“Sejauh ini potensi untuk politik sekadar berbeda selalu lebih mengedepan, sementara tantangan ke depan terkait potensi resesi dunia cukup menghantui.” tandas Surokim.
Baca juga: Nyali dan Ketegasan Presiden Diuji Soal Rangkap Menteri yang Jadi Pengurus Cabor
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar menegaskan semangat partainya untuk mengedepankan politik yang santun dan damai. Hal ini untuk menjaga kestabilan politik dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Bagi kita di Golkar, hal ini diimplementasikan dengan politik yang santun, politik yang damai, politik yang di tengah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Kita berada di tengah. Kita perjuangkan NKRI, kita perjuangkan kesejahteraan rakyat,” Kata Airlangga.
Eksternal dan Internal
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Firman Manan menilai pesan 'politik yang beretika' yang dikemukakan Airlangga bisa dimaknai secara eksternal dan internal.
Secara eksternal, pesan itu bisa diartikan ditujukan untuk seluruh warga bangsa, dari para pemilih hingga para elite politik.
"Karena ini tahun politik ya maka konteksnya memang terkait dengan persiapan menjelang Pemilu 2024, terutama Pilpres 2024," terang Firman.
Menurutnya, hal itu berkaitan dengan pengalaman di dua pemilu sebelumnya yakni 2014 dan 2019 yang sarat isu politik identitas dan pembelahan ekstrem di tingkat akar rumput.
"Jadi saya pikir, satu, membaca konteksnya Pak Airlangga ya tentu bicara etika politik dalam kontestasi menjelang Pemilu 2024," tambahnya.
Firman mengungkapkan pesan itu juga bisa dibaca sebagai pengingat untuk kader internal Golkar. Berpolitik dengan cara-cara yang baik, santun, dan mengedepankan nilai demokrasi, tidak hanya berlaku untuk eksternal Partai Golkar. Pesan itu bisa jadi dialamatkan untuk internal Golkar dalam menjalankan roda organisasi.
"Saya pikir pesan itu juga ke internal Golkar. Bahwa secara internal, dalam berpartai itu juga menggunakan politik yang beretika," tegasnya.(RO/OL-4)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved