Sindir Hasto, Demokrat: Trauma Kasus Harun Masiku

PARTAI Demokrat menilai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ngebet sistem proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024. Diduga, ada alasan kuat mekanisme pemilihan calon legislatif itu diubah dari terbuka ke tertutup. 

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan Fecho membalas kritik Hasto terhadap pandangan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyebut pengubahan sistem pemilu jangan melalui jalan pintas. Hasto kemudian membandingkan upaya judicial review sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini dengan tahun 2008.

"Saya curiga Hasto ngebet sekali dorong proporsional tertutup karena dia sangat trauma dengan kasus Harun Masiku," kata Irwan melalui keterangan tertulis, Senin (20/2).

Baca juga: DPR Soroti Skema Perbantuan ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Anggota Komisi V DPR itu menyampaikan inti pesan SBY terkait polemik gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang proporsional terbuka sangat jelas. Yakni, apa alasan kuat mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup pada Pemilu 2024.

"Harusnya fokus jawab itu. Bukan justru membandingkan perubahan sistem pemilu di 2008," ungkap Irwan. 

Irwan menyampaikan perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka pada 2008 adalah murni kehendak rakyat. Hal itu dianggap belum diselesaikan pemerintahan sebelumnya. 

Irwan menyebut salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan setelah reformasi yaitu mengubah sistem pemilu dari terbuka ke tertutup. Sebab, sistem proporsional tertutup merupakan warisan era Orde Baru (orba).

"Apakah Hasto mau kembali ke sistem orba?" sebut Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

Irwan menyampaikan alasan utama pengubahan sistem proporsional tertutup ke terbuka yaitu semata untuk kepentingan rakyat. Sehingga, mereka bisa mengetahui sosok yang dipilih dan mengawasi kinerja wakil mereka di parlemen. 

"Rakyat bisa menagih langsung ke wakil rakyat yang mereka pilih dibanding wakil mereka yang dipilih oleh elit partai," ujar dia.

Baca juga: SPIN : Elektabilitas Prabowo Masih Unggul, Ganjar-Anies Selisih Tipis

Sebelumnya, SBY menyampaikan pendapatnya terkait polemik gugatan UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka di MK. Kepala Negara keenam itu meminta pengubahan sistem pemilu tak dilakukan melalui jalan pintas.

Hasto pun menyindir SBY yang melupakan sejarah. Langkah serupa pernah dilakukan SBY mengubah sistem proporsional tertutup ke terbuka di Pemilu 2009 pada 2008.

“Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (19/2).

Dia mengungkapkan, itu adalah strategi jangka pendek Demokrat untuk meraih kemenangan. Yakni bisa mencapai 300%.

“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5%, sehingga mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300% dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif," ujar Hasto.