Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KEPALA Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Triyono mengungkapkan Bawaslu telah melakukan simulasi terkait anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia mengakui usulan anggaran membengkak jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya.
Pada Pilkada 2015 hingga 2020 total anggaran yang dikeluarkan Rp9,5 triliun. Adapun perkiraan usulan anggaran untuk Pilkada 2024 sejumlah Rp14,7 triliun.
“Lebih banyak daripada pilkada sebelumnya,” ujar Triyono dalam acara diskusi webinar mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pendanaan pilkada, Rabu (15/2/2023)
Rincian anggaran pilkada pada 2015 yakni Rp1,4 triliun, pada 2017 sebesar Rp1 triliun, pada 2018 sebesar Rp3,6 triliun, pada 2020 sebesar Rp3,4 triliun.
Triyono merinci alasan kenaikan tersebut. Pertama, adanya besaran honorarium untuk panitia pengawas kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS). Perubahan besaran honorarium tersebut cukup signifikan. “Dulu Rp600 ribu sekarang menjadi Rp800 ribu,” ucapnya.
Baca juga: Petugas Ad Hoc Pemilu Perlu Dilindungi Asuransi
Dari total usulan anggaran pilkada yang akan diajukan, Triyono mengatakan hampir 80% digunakan untuk pembayaran honorarium panitia ad hoc. Selain itu, alasan lain adanya kenaikan standar biaya masukan, lalu adanya pemekaran wilayah antara lain 4 daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang berpengaruh pada kenaikan jumlah kecamatan, desa, dan TPS. Faktor lainnya, inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga pasar logistik pilkada. (P-2)
Terkait pegurangan Danais, Sultan menghormati keputusan pemerintah pusat, termasuk jika Danais 2026 kembali dipangkas.
Jika anggaran pendidikan dipangkas dikhawatirkan akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar maupun pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved