Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA perdamaian di Tanah Papua tidak boleh terhenti meski Komnas HAM telah menghentikan kesepakatan Jeda Kemanusiaan di Papua. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) menuturkan penyelesaian konflik di Papua harus tetap mengedepankan faktor-faktor kemanusiaan.
"Disadari dengan penyelesaian yang damai," ungkap Tobas di Kompleks Parlemen, Senayan, jakarta, Selasa (9/2).
Baca juga: Anak Haji Lulung Dipastikan Bergabung ke Partai NasDem
Tobas menuturkan, dirinya menghargai keputusan pimpinan Komnas HAM periode 2022-2027 yang memilih untuk tidak memperpanjang kesepakatan jeda kemanusiaan yang dilakukan oleh Komnas HAM periode 2017-2022. Dirinya mendorong agar proses penyelesaian konflik di Papua dilakukan melalui cara-cara perdamaian yang dinilai efektif seperti yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Aceh.
"Saya menghargai keputusan Komnas HAM periode ini untuk mencabut tapi saya berharap penarikan ini dan pencabutan ini diikuti dengan langkah perbaikan dari apa yang sudah dilakukan dahulu," ungkapnya.
Menurut Tobas, pendekatan represif keamanan untuk Papua memiliki tingkat keberhasilan yang minim. Dirinya pun mendorong agar presiden bisa mengambil inisiatif untuk melakukan Jeda Kemanusiaan di Papua dengan lebih tepat.
"Kita tunggu mudah2an presiden bisa segera menunjuk untuk memulai ini untuk melakukan dialog yang bermartabat, menghargai orang-orang Papua," ujarnya. (OL-17)
Program beasiswa afirmasi yang saat ini terdapat 1.623 mahasiswa Papua aktif menerima beasiswa, terdiri dari 1.347 di dalam negeri dan 276 di luar negeri.
Jabatan baru sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III memaksa Letjen Lucky kembali memasuki belantara Papua guna menegakkan kedaulatan NKRI.
Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di Jayapura membuat air Danau Sentani meluap.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved