Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI wakil rakyat, politikus Fraksi Partai Demokrat dari Herman Khaeron menyadari pihaknya harus terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi, harapan, dan keinginan rakyat. Ini yang memotivasinya untuk sering turun ke lapangan dalam tiga periode jabatannya sebagai wakil rakyat.
"Tentu saya sempat memimpin Komisi IV DPR bidang pertanian, kelautan, perikanan, kemudian saya menjadi pimpinan Komisi VII bidang perdagangan dan energi serta lingkungan kemudian saya menjadi pimpinan Komisi II bidang pemerintahan, pertanahan, dan kepemiluan, serta hari ini saya ditempatkan oleh Fraksi Partai Demokrat di Komisi VI yang membidangi masalah perdagangan, investasi, koperasi, usaha kecil menengah, badan usaha milik negara, dan badan-badan lainnya," papar Herman dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2).
Sebagai wakil rakyat, ia harus terus untuk melihat dunia yang lebih objektif serta hal yang lebih pasti yang menjadi perjuangan dan langkah politiknya. "Ini pun tidak terlepas untuk perjuangan ini dari dorongan nasihat, arahan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang pernah memimpin negeri ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian ketua umum saya yang terus memberikan semangat agar terus memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat, Mas Agus Harimukti Yudhoyono, serta yang memberikan kesempatan luas di DPR, baik Komisi VI maupun badan legislasi serta badan sosialisasi MPR, yaitu Mas Edhie Baskoro Yudhoyono," kata Herman.
"Tentu ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. DPR adalah jalan hidup bagi saya. Karenanya, saya harus terus menjadi pejuang harapan aspirasi rakyat," ujarnya.
Kinerja Herman itu membuahkan hasil berupa penghargaan Top Legislator Award for Personal Branding 2023, Rabu (8/2). "Ini penghargaan kedua kali yang saya terima dari Suarapemerintah.id dan Tras N Co Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arief Munajad selaku CEO Suara Pemerintah dan Bapak Tri Raharjo CEO Tras N Co Indonesia yang telah melakukan penelitian dan penilaian penghargaan ini. Tentu bagi saya penghargaan ini sesuatu yang luar biasa bernilai dan pelecut bagi kerja-kerja politik saya ke depan agar lebih baik lagi," ujar Herman.
Herman mendedikasikan penghargaan yang telah diterimanya untuk para pemilihnya di daerah pemilihan Jawa Barat VIII, Cirebon dan Indramayu, serta teristimewa kepada istri, anak-anak, dan keluarganya yang selalu memberikan dorongan semangat serta spirit keikhlasannya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. "Oleh karenanya bagi saya mudah-mudahan ini adalah, sekali lagi, pendorong untuk terus bekerja dan mendedikasikan diri di Dewan Perwakilan Rakyat. Semoga saya terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan modal restu untuk terus berjuang," katanya. (OL-14)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved