Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DIREKTUR Indonesian Politics Research & Consulting, Firman Manan mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum akan mengumumkan Calon Presiden mereka dalam waktu dekat. Padahal banyak pihak menunggu langkah politik KIB.
“Kalau konsisten dengan komitmen awalnya, KIB tidak akan buru-buru menetapkan capres,” kata Firman ketika berbincang hari ini (3/2). Rencananya, KIB yang terdiri dari partai Golkar, PAN dan PPP akan melakukan pertemuan di akhir minggu ini.
Dosen Universitas Padjajaran ini mengatakan, seperti juga koalisi lainnya, KIB menunggu arahan dari PDIP, dan presiden Joko Widodo. “KIB sepertinya tetap menunggu sinyal dari PDIP (dan Presiden), karena sejauh ini masih bersikap loyal sebagai anggota koalisi pendukung pemerintah. Apalagi untuk capres justru KIB kelihatannya yang paling cair, belum mengerucut ke kandidat tertentu,” jelas Firman.
Saat ini koalisi Nasdem-Demokrat-PKS bersepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Kemudian Poros Perubahan yang terdiri dari Gerindra-PKB disebut akan mengumumkan Capres bulan depan. Menanggapi hal itu, Firman mengatakan, semua menunggu PDIP bergerak.
“Makanya keputusan Bu Mega yang paling ditunggu kan. Karena akan menentukan manuver dari partai-partai lain, dan kemungkinan format koalisi termasuk potensi jumlah paslon yg akan maju di pilpres” ungkap Firman. Untuk KIB sendiri, firman menegaskan, mereka menunggu sinyal sikap dan keputusan politik dari PDIP dan Presiden.
Baca juga: Pengamat: Koalisi Perubahan Lebih Unggul dari Koalisi Lain
Parpol anggota KIB memiliki kandidat masing-masing. Golkar, sesuai Munas mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Capres. PAN dan PPP, meski mendorong Ketum mereka menjadi capres, namun menunjukkan dukungan pada Erick Thohir dan Sandiaga Uno.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad mengungkapkan Golkar akan mendapati beberapa pilihan dalam Pilpres 2024. Utamanya, usai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil/RK) dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) bergabung dalam partai berlambang pohon beringin itu.
"Dalam konteks pilpres, saya kira semakin banyak kepentingan, juga akan semakin banyak tantangan bagi Golkar untuk memformulasikan agendanya dalam pilpres," terang pakar pemasaran dan komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Alternatif pertama, Golkar bisa mengajukan Ketum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dengan segala risiko dan keuntungannya.
"Kira-kira misalnya mencalonkan ketum harga mati, mau tidak mau harus Airlangga," tegasnya.
Golkar juga bisa mencoba alternatif lain dengan mengusung nama baru lewat mekanisme konvensi. "Atau ada alternatif lain lewat konvensi. Atau Golkar sedang mencari tokoh lain," sambungnya.
Kendati demikian, menurut Nyarwi, Golkar tidak punya tradisi untuk kalah total dalam ajang pemilu. Sedangkan dalam pilpres ada dua bursa yakni bursa capres dan bursa cawapres. Sehingga terbuka kemungkinan Golkar akan bermain di bursa yang mempunyai peluang menang lebih besar.
"Bisa jadi Golkar ketika gagal bermain di bursa capres, bisa jadi punya banyak stok untuk bermain di cawapres. Itu saya kira peluang-peluang yang bisa dipikirkan," pungkasnya.(RO/OL-4)
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto pada pilpres 2029
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
Bagi PDIP, lanjut Deddy, saat ini bicara soal 2029 terbilang aneh karena masih terlalu dini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved