Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Indonesian Politics Research & Consulting, Firman Manan mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum akan mengumumkan Calon Presiden mereka dalam waktu dekat. Padahal banyak pihak menunggu langkah politik KIB.
“Kalau konsisten dengan komitmen awalnya, KIB tidak akan buru-buru menetapkan capres,” kata Firman ketika berbincang hari ini (3/2). Rencananya, KIB yang terdiri dari partai Golkar, PAN dan PPP akan melakukan pertemuan di akhir minggu ini.
Dosen Universitas Padjajaran ini mengatakan, seperti juga koalisi lainnya, KIB menunggu arahan dari PDIP, dan presiden Joko Widodo. “KIB sepertinya tetap menunggu sinyal dari PDIP (dan Presiden), karena sejauh ini masih bersikap loyal sebagai anggota koalisi pendukung pemerintah. Apalagi untuk capres justru KIB kelihatannya yang paling cair, belum mengerucut ke kandidat tertentu,” jelas Firman.
Saat ini koalisi Nasdem-Demokrat-PKS bersepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Kemudian Poros Perubahan yang terdiri dari Gerindra-PKB disebut akan mengumumkan Capres bulan depan. Menanggapi hal itu, Firman mengatakan, semua menunggu PDIP bergerak.
“Makanya keputusan Bu Mega yang paling ditunggu kan. Karena akan menentukan manuver dari partai-partai lain, dan kemungkinan format koalisi termasuk potensi jumlah paslon yg akan maju di pilpres” ungkap Firman. Untuk KIB sendiri, firman menegaskan, mereka menunggu sinyal sikap dan keputusan politik dari PDIP dan Presiden.
Baca juga: Pengamat: Koalisi Perubahan Lebih Unggul dari Koalisi Lain
Parpol anggota KIB memiliki kandidat masing-masing. Golkar, sesuai Munas mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Capres. PAN dan PPP, meski mendorong Ketum mereka menjadi capres, namun menunjukkan dukungan pada Erick Thohir dan Sandiaga Uno.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad mengungkapkan Golkar akan mendapati beberapa pilihan dalam Pilpres 2024. Utamanya, usai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil/RK) dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) bergabung dalam partai berlambang pohon beringin itu.
"Dalam konteks pilpres, saya kira semakin banyak kepentingan, juga akan semakin banyak tantangan bagi Golkar untuk memformulasikan agendanya dalam pilpres," terang pakar pemasaran dan komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Alternatif pertama, Golkar bisa mengajukan Ketum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dengan segala risiko dan keuntungannya.
"Kira-kira misalnya mencalonkan ketum harga mati, mau tidak mau harus Airlangga," tegasnya.
Golkar juga bisa mencoba alternatif lain dengan mengusung nama baru lewat mekanisme konvensi. "Atau ada alternatif lain lewat konvensi. Atau Golkar sedang mencari tokoh lain," sambungnya.
Kendati demikian, menurut Nyarwi, Golkar tidak punya tradisi untuk kalah total dalam ajang pemilu. Sedangkan dalam pilpres ada dua bursa yakni bursa capres dan bursa cawapres. Sehingga terbuka kemungkinan Golkar akan bermain di bursa yang mempunyai peluang menang lebih besar.
"Bisa jadi Golkar ketika gagal bermain di bursa capres, bisa jadi punya banyak stok untuk bermain di cawapres. Itu saya kira peluang-peluang yang bisa dipikirkan," pungkasnya.(RO/OL-4)
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved