Bawaslu Organisasi Tak Berbadan Hukum Boleh Jadi Pemantau Pemilu

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pemantau Pemilu, Kamis (2/2/2023).

Salah satu isinya menyebut organisasi masyarakat (Ormas) tidak berbadan hukum dapat mendaftar sebagai pemantau Pemilu.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menerangkan hal ini menjadi solusi atas banyaknya dorongan komunitas yang ingin memantau penyelenggaraan Pemilu, namun tidak berbadan hukum.

Pasalnya, organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum tidak dapat menjadi pemantau Pemilu pada pesta demokrasi sebelumnya.

"Selain pemantau Pemilu, organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah bisa menjadi pemantau pemilu," terang Bagja, dalam rilis yang diterima, Kamis (2/2/2023).

"Terobosan ini merujuk pada ketentuan pasal pasal 435 ayat (2) dan pasal 437 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mencantumkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi pemantau Pemilu," tambahnya.

Adapun SKT adalah surat keterangan bagi Ormas tidak berbadan hukum yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sehingga dimaknai Ormas yang tidak berbadan hukum namun terdaftar di Kesbangpol, bisa mendaftar sebagai pemantau Pemilu.

Melalui Perbawaslu ini, Bagja menjelaskan pintu partisipasi masyarakat untuk menjadi Pemantau Pemilu dibuka seluas-luasnya.

Adapun syarat menjadi pemantau pemilu berdasarkan Perbawaslu No 1 Tahun 2023, yakni bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, dan teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Kemudian, dalam melakukan pendaftaran pemantau, organisasi masyarakat atau komunitas harus memuat tujuh kelengkapan administrasi yang terdiri dari profil organisasi/Lembaga, memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Kemudian, memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan, nomor pokok wajib pajak organisasi, nama dan jumlah anggota pemantau Pemilu, alokasi anggota pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru.

Hingga saat ini (2/2/2023), jumlah pemantau nasional yang terakreditasi di Bawaslu sebanyak 37 lembaga, jumlah pemantau lokal provinsi sebanyak 8 lembaga, dan jumlah pemantau lokal kabupaten/kota sebanyak 26 lembaga.

Jumlah ini diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga akhir masa pendaftaran pada H-7 hari pemungutan suara.

Berikut daftar pemantau nasional:

1. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)

2. Pemuda Muslimin Indonesia (PMI)

3. Laskar anti korupsi indonesia (LAKI)

4. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)

5. Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih

6. Netfid Indonesia

7. Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI)

8. Perludem

9. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI)

10. Lembaga studi visi nusantara (Vinus)