Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengakui memang tidak mudah melakukan pengawasan kampanye di tempat ibadah jelang Pemilu 2024. Apalagi, kata Bagja, pengawasan kampanye di dalam rumah ibadah sangatlah sulit.
"Melarang kampanye di tempat ibadah tentu tidak mudah. Kami berharap tidak didemo berhari-hari," ungkap Bagja, Kamis (2/2).
Guna menciptakan Pemilu yang bebas dari polarisasi SARA, Bawaslu menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk mengawasi tahapan Pemilu 2024.
Baca juga: Tim Seleksi KPUD, Bawaslu: Tunggu Laporan Masyarakat
Bagja berharap masyarakat tidak akan terpecah-belah hingga Pemilu usai.
"Kerja-kerja Bawaslu semoga bisa ditopang oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga bisa menciptakan pemilu sejuk yang kondusif dan berintegritas," paparnya.
"Kami mengucapkan terima kasih MUI menyatakan siap mendukung deklarasi ini yang akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang lain," tambahnya.
Bagja menilai ulama bisa ikut meyakinkan masyarakat bahwa Pemilu 2024 seyogyanya bukan ajang perpecahan.
"Saya yakin tidak akan terpecah sampai selesai yang berlanjut Pilkada (pemilihan) pada November 2024 juga berjalan lancar, tidak terjadi polarisasi," ujarnya.
Terpisah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Puadi mengemukakan penindakan berkaitan dengan politisasi SARA bukanlah hal yang mudah.
Maka, Puadi menyampaikan perlunya bantuan dari tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat.
"Pengalaman saya dulu sewaktu menjadi pimpinan Bawaslu DKI Jakarta itu tidak mudah menertibkan poster-poster di tempat ibadah sewaktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dengan dukungan tokoh agama, maka ini menjadi proses edukasi yang lebih baik," pungkasnya. (OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved