Algoritma: KPU Kurang Sosialisasi Hari Pencoblosan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dinilai masih kurang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hari pencoblosan Pemilu 2024.

Data tersebut diluncurkan dalam survei Algoritma yang merilis kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024.

Algoritma merilis hasil survei nasional dengan responden sebanyak 1.214 orang, margin of error (+/-) 3 persen, serta pengumpulan data dilakukan pada rentang waktu 19-30 Desember 2022 melalui wawancara tatap muka.

Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana, membeberkan bahwa KPU masih kurang melakukan sosialisasi hari pencoblosan kepada masyarakat. 

"Sebanyak 75% responden menyatakan ketidaktahuan hari pencoblosan dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap Aditya dalam rilis yang diterima, Selasa (31/1/2023).

Hanya 8% responden yang mengerti dan menyebutkan dengan benar kapan pelaksanaan hari pemungutan suara yang akan digelar, yakni pada tanggal 14 Februari 2024 nanti.

Baca juga: KPU Imbau Peserta Pemilu 2024 Tak Gunakan Dana Kampanye Ilegal

Namun demikian, kata Adit, hal yang positif adalah sebanyak 93 persen responden akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemilu mendatang.

Artinya, antusiasme pemilih relatif tinggi. Namun, Adit mengingatkan bahwa KPU RI perlu terus melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu secara intensif dalam beberapa bulan mendatang.

Kemudian, soal kemandirian dan transparansi KPU RI, hingga bulan Desember 2022, sebanyak 48 persen responden menyatakan bahwa KPU RI sudah bekerja secara mandiri dan independen.

"Sementara 10% responden merasa KPU sudah diintervensi oleh berbagai pihak tertentu. Namun ketidaktahuan publik yang relatif besar yaitu 38% juga perlu diantisipasi oleh KPU RI dengan menunjukkan kerja yang profesional dan independen tersebut," terangnya.

Dalam isu dugaan adanya utak-atik dalam verifikasi partai politik, 46 persen responden menyatakan bahwa hal yang dilakukan oleh KPU RI sudah transparan.

Sebanyak 18% mengatakan sebaliknya yaitu KPU RI bekerja tidak transparan. Sisanya sebanyak 31% tidak tahu.

"Menurut kami ini juga menunjukkan hal yang sama bahwa meskipun hampir setengah responden memiliki respon positif dalam isu transparansi, KPU RI memiliki pekerjaan tidak ringan dalam menunjukkan dan menegakkan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu independensi dan transparansi di hadapan publik," tandasnya. (Ykb/OL-09)