MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) meminta para Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk mampu mengendalikan angka inflasi 2023. Pj Kepala Daerah diminta terjun langsung ke lapangan untuk menekan inflasi.
“Jangan hanya di belakang meja menerima laporan, tetapi harus cek langsung benar atau tidak datanya,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dengan para kepala daerah yang berlangsung secara virtual, Selasa (24/1).
Baca juga: Pilpres 2024 akan Fokus pada isu Lanjutkan Jokowi atau Perubahan
Tito melanjutkan, meski angka inflasi nasional masih relatif terkendali pada rentang 5,51 persen dirirnya berharap para kepala daerah mampu menekan inflasi ke angka 3 persen. Hal tersebut untuk melanjutkan tren positif penurunan inflasi dari Septermber 2022 sebesar 5,8 persen.
“Saya berharap semua kepala daerah untuk bekerja lebih keras lagi untuk menurunkan inflasi hingga 3 persen. Karena jika harga bisa ditekan, itu akan sangat membantu masyarakat,” ungkapnya.
Dalam Rakor tersebut, Tito juga sempat menegur Pj Kepala Daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi daerah di bawah angka inflasi nasional. Tito mengancam akan melakukan penggantian jabatan apabila ada Pj Kepala Daerah yang gagal mengendalikan inflasi selama 3 kali berturut-turut.
"Kalau ada yang sampai 3 kali berturut-turut inflasi nya di atas nasional, pas saya akan out-lan. Saya lapor presiden, ganti kemudian," tutur Tito.
Menurut Tito, pengendalian inflasi merupakan salah satu indikator penilaian kinerja Pj Kepala Daerah. Pj Kepala Daerah perlu melaksanakan program-program strategis pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah hingga memaksimalkan peran Tim Pengendalian Infalasi Daerah (TPID).
"Saya lihat ada yang autopilot. Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang PJ," tuturnya.
Penanganan inflasi disampaikan oleh Tito tidak hanya menjadi peran pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki peran yang tinggi untuk mengendalikan inflasi. Tito mendorong agar daerah bisa melakukan internvensi pasar dengan baik.
Dari 6 langkah pokok pengendalian inflasi, jumlah daerah yang telah melakukan 4-5 upaya konkret cenderung menurun. Dari 176 daerah (per 31 Desember 2022) menjadi 27 daerah (24 Januari 2023). Berikutnya, jumlah daerah yang melakukan 1-3 upaya konkret juga turun, dari 193 daerah menjadi 156 daerah. Sebaliknya, jumlah daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkret justru naik tajam, dari 17 daerah menjadi 331 daerah.
"Pemerintah daerah harus bergerak lebih gencar dan cepat dalam upaya mengendalikan inflasi. Itu harapan kita," pungkasnya. (OL-6)
