Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PARTAI Golkar menegaskan tetap mengusung Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres di Pilpres 2024, meski di tengah bergabungnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo).
"Tidak ada perubahan mengenai pencapresan, tetap Pak Airlangga, masuknya para tokoh tersebut salah satunya diharapkan menaikkan elektabilitas partai ke depannya," terang Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono di Jakarta, hari ini.
Dave juga mengaku seluruh jajaran pengurus dan kader partai siap melaksanakan instruksi Ketum Airlangga untuk terus melakukan konsolidasi, meningkatkan kinerja, menjaga optimisme, soliditas dan kebersamaan, serta memastikan selalu turun ke bawah untuk mendengar dan membantu masyarakat.
"Tentunya. Itu sudah jadi kewajiban," tandasnya.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai keseriusan Golkar menghadapi Pemilu 2024, utamanya dalam pertarungan memperebutkan kursi di DPR.
"Saya kira Golkar cukup serius menatap 2024, terutama pada level pileg. Bahwa mereka cukup serius menjadi penantang, menjadi petarung yang sangat mungkin akan menambah sengitnya persaingan untuk meningkatkan kursi mereka di DPR," terangnya.
Baca juga: Kepala Desa Mau Masa Jabatan 9 Tahun, Presiden: Silakan ke DPR
Menurut Adi, hal itu ditunjukkan dengan bergabungnya dua tokoh besar dalam politik yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) dalam partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya kira ini bagian dari konsolidasi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar menuju jalan panjang di 2024. Minimal pada level pileg, mereka ini mendapatkan tambahan amunisi, pasukan tempur dengan bergabungnya dua figur penting Ridwan Kamil dan Pakde Karwo," terang Adi.
Dongkrak Elektabilitas
Adi memprediksi Golkar akan mampu memperbesar peluang untuk bisa mendongkrak elektabilitas partai dan perolehan suara di Jawa Barat dan Jawa Timur. Golkar juga dinilai akan mampu menjadikan pertarungan di dua wilayah tersebut akan semakin sengit.
"Karena apapun judulnya Ridwan Kamil ini adalah Gubernur Jawa Barat yang saat ini cukup populer, banyak idolanya, dan sangat mungkin bisa mengkapitalisasi posisinya untuk meningkatkan suara Golkar Jabar. Begitu pun dengan posisi Pakde Karwo yang kita tahu adalah sebagai politisi senior, malang-melintang, dan bergabung dengan Golkar," tegasnya.
Adi menilai perjalanan Golkar untuk memenangi Pemilu 2024 semakin dipermudah dengan kehadiran sosok kuat dalam perpolitikan Indonesia.
"Saya kira dua hal itu yang kita bisa tangkap dari bagaimana Golkar Ini mendapat durian runtuh sebenarnya, mendapatkan sosok figur kunci dan penting di Jawa Barat dan di Jawa Timur," pungkasnya.(RO/OL-4)
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved