Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membantah isu yang menyebut Tim PP (PPHAM) dibentuk untuk menghidupkan kembali kelompok komunis di Indonesia.
Ia menjelaskan laporan dan rekomendasi Tim PPHAM tidak hanya berisi peristiwa 1965-1966 yang memang bersinggungan dengan PKI. Ada banyak pula kasus pelanggaran HAM berat lain yang diurus dan diminta untuk segera diselesaikan.
"Jangan sekali-kali menuduh ini mau mengkerdilkan umat Islam, mau menghidupkan lagi komunis. Justru ini banyak rekomendasi yang terkait dengan pelanggaran terhadap orang muslim di Aceh," ujar Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1).
Setidaknya, ada tiga kasus HAM berat yang berlokasi di Aceh dan menyasar kaum muslim sebagai korban, yaitu peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis 1989, peristiwa Simpang KKA 1999 serta peristiwa Jambo Keupok 2003. Mereka dibunuh karena dianggap terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Selain itu, pelanggaran kasus HAM berat lain yang juga menyasar pemeluk Islam adalah tragedi pembantaian dukun santet pada rentang 1998-1999.
"Di Aceh itu ada tiga kasus dan korbannya itu Islam semua. Kemudian, dukun santet itu ulama semua. Ada 142 orang jadi korban. Keluarga mereka sampai sekarang masih menderita," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Baca juga: Mahfud Pastikan Pemerintah Tindaklanjuti Rekomendasi Tim PPHAM
Adapun, salah satu rekomendasi utama yang disampaikan Tim PPHAM ialah memulihkan hak-hak seluruh keluarga korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana.
Pasalnya, hingga saat ini, masih banyak keluarga korban yang hidup dalam tekanan dan diskriminasi masyarakat lantaran stigma yang melekat pada keluarga mereka yang dibunuh di masa lalu.
"Ada beberapa orang yang masih menerima diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang sampai sekarang masih menjalani rehabilitasi fisik. Mereka masih menderita dan pemerintah harus turun tangan," tukasnya.(OL-5)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Greta Thunberg kembali ke Swedia setelah dideportasi dari Israel karena ikut misi kemanusiaan ke Gaza. Ia mengecam Israel atas dugaan kejahatan perang dan genosida.
AMNESTY International merilis laporan tahunan 2024 yang mengungkapkan bahwa praktik otoritarian semakin menjangkiti negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengeluarkan rekomendasi mengenai dugaan eksploitasi pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah diterbitkan pada 1 April 1997
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, menanggapi dugaan praktik eksploitasi dan penyiksaan yang dialami sejumlah eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).
Pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September di Indonesia menjadi simbol duka dan penghormatan atas tragedi G30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965.
Peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965 adalah salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia, di mana enam jenderal militer gugur akibat pemberontakan yang dipimpin PKI.
G30S/PKI adalah peristiwa berdarah yang dimulai PKI dengan tujuan menggulingkan para jenderal TNI AD. Namun, gerakan tersebut gagal dalam hitungan hari.
Partai Komunis Indonesia (PKI), didirikan pada tahun 1924, merupakan salah satu partai politik tertua di Indonesia yang berideologi Marxisme-Leninisme.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menapaktilasi kediaman sang kakek Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan di Taman Yuwono Nomor 19, Jalan Dagen, Yogyakarta
Menurut Nabil, isu PKI biasanya menyerang partai yang memiliki akar kuat di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved