Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tinggi di berbagai daerah dan berdasarkan data berbagai lembaga Survei. Pengamat Politik Yuari Prayanto atau Mazdjo Pray menilai Erick Thohir tidak hanya jago kandang tapi juga mampu ekspansi dukungan di berbagai wilayah.
Terbukti, elektabilitas Erick Thohir mampu menyaingi Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam hal elektabilitas, Mazdjo Pray melihat nama Erick Thohir tersebar merata di seluruh Pulau Jawa. Sementara AHY hanya unggul di daerah Banten dan DKI Jakarta serta Ridwan Kamil di Jabar.
Sedangkan Khofifah bersaing ketat dengan Erick Thohir di Jatim. Erick Thohir yang merupakan Anggota Kehormatan Banser NU dan Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) berdasarkan data berbagai lembaga survei sangat diminati oleh masyarakat untuk menjadi orang nomor dua selanjutnya di Indonesia oleh masyarakat Jatim.
“Elektabilitas Erick Thohir tersebar merata di 5 wilayah jawa, hampir di semua wilayah. Berbeda dengan AHY yang hanya berkubang di Banten dan DKI Jakarta, atau Ridwan Kamil yang hanya jago di kandang sendiri dan Khofifah yang bahkan elektabilitasnya di Jatim masih dipertanyakan," terang Mazdjo Pray dalam keterangan persnya, dikutip Senin (9/1/2023).
Di samping itu, ia mengatakan Erick Thohir tidak hanya populer namun terbukti bisa bekerja untuk masyarakat dan negara Indonesia. Terbaru, orang nomor satu di Kementerian BUMN ini bahkan berkontribusi dalam penurunan harga BBM non subsidi.
Sebelumnya, rekam jejak Erick Thohir dipenuhi dengan prestasi dan keberhasilan dalam menyelesaikan penugasan berat serta strategis dari Presiden Jokowi. Mulai dari menyukseskan Asian Games 2018, Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf 2019, Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) dan penyelamatan sepak bola Indonesia.
Maka dari itu, Mazdjo Pray mengatakan tidak heran jika Erick Thohir diberi gelar sebagai menteri kesayangan Presiden Jokowi. Menteri terbaik andalan Presiden Jokowi tersebut tidak hanya jago di kendang namun juga bisa melakukan diplomasi luar negeri untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan negara Indonesia.
“Erick Thohir tidak hanya populer tapi bisa kerja. Banyak sosok di luar sana yang popular tapi tidak bisa apa-apa sebenarnya. Pantas Pak Jokowi memberi gelar Erick Thohir sebagai menteri kesayangannya. Erick Thohir memiliki keunggulan dibandingkan dengan sosok lain di pemerintahan pusat,” pungkasnya. (RO/OL-13)
Gibran yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Presiden berada di posisi ke empat dengan perolehan elektabilitas 4,8 persen.
Ibas-Puspa unggul telak sebesar 45,1% di atas margin of Error dengan petahana Budiman-Akbar yang hanya sebesar 38,3%, dan Pasangan penantang lainnya Isrullah-Usman sebesar 9,1%.
Elektabilitas pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen mengungguli Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.
Pasangan calon nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya dengan elektabilitas 58,0% masih mengungguli pasangan nomor urut 1, Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dengan 32,8%.
Elektabilitas pasangan calon (paslon) nomor urut 2, AlHaris-Abdullah Sani dengan 57,2%, masih unggul jauh dibandingkan pasangan nomor urut 1, Romi Hariyanto-Sudirman, yang hanya 26,7%.
Elektabilitas calon bupati (cabup) Bandung nomor urut 1, Sahrul Gunawan masih unggul dibandingkan rivalnya cabup Bandung nomor urut 2, Dadang Supriatna.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved