AHY: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Rampas Hak Rakyat

PARTAI Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem Pemilu Tertutup Proporsional. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY) pada pertemuan para pimpinan partai politik terkait wacana sistem Pemilu Tertutup Proporsional, Minggu (8/1) siang, di Jakarta.

"Sekali lagi kami menolak sistem Pemilu Tertutup Proporsional, sehingga pertemuan hari ini menjadi penting. Kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga bisa kita lakukan dari waktu ke waktu," ungkap AHY.

Pertama, lanjut AHY, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jka terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya.

Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan,” kritik AHY.

Karena itulah, dia berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini serta bisa menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan seksama dan berjalan dengan baik.

Kedua, lanjutnya, secara internal Partai Politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya. Dengan sistem pemilu terbuka proporsional tentu kita berharap setiap kader partai politik juga punya ruang dan peluang yang adil,” ungkap AHY.

"Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha, berjuang untuk mendapatkan suara kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem. Kita ingin sekali lagi, yang terbaiklah bisa membawa aspirasi masyarakat luas,” harap AHY.

Ketum Partai Politik lain yang menghadiri pertemuan itu adalah Ketum Partai Gokar, Airlangga Hartarto, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketum PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sedangkan Partai Nasdem diwakili Sekjen Jhonnh G Plate dan PPP diwakili Waketum Amir Uskara. (OL-13)