Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menanggapi pernyataan Rocky Gerung yang mengait-ngaitkan penggeledahan kantor Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan pencapresan Anies Baswedan.
Firli merasa heran dengan pikiran Rocky karena apa yang dilakukan KPK selalu dibaca untuk menjegal langkah mantan gubernur DKI tersebut.
“KPK penyelidikan perkara korupsi Formula E dibilang Firli menjegal Anies. Sekarang KPK geledah kantor Gubernur Jatim juga dibilang ada hubungan dengan Anies. Jadi apa-apa yang dilakukan KPK untuk menjegal Anies," kata Firli saat dimintai tanggapan soal pernyataan Rocky, Senin (26/12).
Dia mengatakan, jalan pikiran yang demikian itu tidak masuk akal karena mengandaikan seolah Anies terlibat dengan semua perkara korupsi yang ditangani KPK.
“Memangnya Anies ada keterlibatan dengan semua perkara korupsi yang ditangani KPK? Jangan-jangan perkara korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe, nanti dikatakan untuk menghambat Anies,” ungkapnya.
Firli menegaskan, aksi penggeledahan tim KPK beberapa waktu lalu dalam rangka pengembangan penanganan perkara korupsi dana hibah, yaitu dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Simanjuntak.
Tim KPK tidak hanya menggeledah kantor Khofifah melainkan juga beberapa tempat, seperti kantor Sekda dan sejumlah dinas, termasuk ruang kerja Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
“Masa iya, KPK menangani perkara korupsi dana hibah di Jatim dengan tersangka Wakil DPRD Sahat Tua Simanjuntak dikatakan ada kaitan dengan Anies Baswedan? Mari menggunakan pikiran yang cerdas dan obyektif,” tegasnya. (OL-13)
Baca Juga: KPK Periksa Ruang Kerja Gubernur, Wagub, Sekda, dan Bappeda ...
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Dalam kasus ini, Abdul dan Edy merupakan pihak pemberi suap. Sementara itu, Dwi, Agus, dan Askop merupakan tersangka penerima suap.
Uang pemerasan dalam kasus ini merupakan hasil potongan tambahan anggaran Provinsi Riau pada 2025. Total, Pemprov Riau mendapatkan Rp177,5 miliar, dari sebelumnya Rp71,6 miliar.
Abdul Wahid meminta Rp7 miliar dari keseluruhan uang yang didapat Pemprov Riau. Permintaan uang disebut ‘jatah preman’ dan penyerahan uang disebut ‘7 batang’.
KEJAKSAAN Negeri Jakarta Timur melakukan penggeledahan di Kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Timur pada Senin (10/11).
Menurut Anang, sudah ada saksi yang diperiksa penyidik terkait perkara ini. Identitas orang-orang yang sudah dimintai keterangan belum bisa dipublikasikan.
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved