Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Partai Buruh Said Iqbal menegaskan dukungan terhadap sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang memperbolehkan partai politik lakukan sosialisasi sebelum masa kampanye.
Diketahui, Ketua KPU Hasyim Asy'ari membeberkan bahwa sosialisasi bisa dilakukan, dengan catatan tidak ada ajakan memilih dan enggunakan atribusi sebagai calon peserta pemilu dari partai tertentu.
Baca juga: Milenial Medan Dukung Ganjar Wujudkan Program Indonesia Sehat
“Sebagai parpol pendatang baru dibutuhkan waktu yang cukup untuk pengenalan, penerimaan, dan pemenangan Partai Buruh,” ucap Said Iqbal, Minggu (25/12).
Menurut Said Iqbal, waktu kampanye yang hanya 72 hari sangat singkat bagi Partai Buruh untuk berkampanye.
Sehingga, kata Said Iqbal adanya penambahan waktu dengan istilah sosialisasi sangat membantu Partai Buruh dan parpol baru lainnya untuk lebih memperkenalkan program partai.
Apalagi Partai buruh adalah partai "class" dan "captive market" konstituen pemilihnya. Maka pengenalan isu dan strategi pemenangan jauh lebih mudah ke buruh, petani, nelayan, buruh migran, pekerja informal, PRT, miskin kota, dan rakyat jelata saat bersosialisasi dengan tatap muka langsung maupun melalui sosial media.
“Oleh karena itu, Partai Buruh mendukung bentuk sosialisasi ini,” pungkasnya.
Namun, Iqbal meminta agar KPU memperbolehkan ajakan atau pengenalan menggunakan atribut parpol.
Hal itu sepanjang tidak dalam bentuk pengumpulan jumlah massa yang besar di lapangan terbuka. (OL-6)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 harus didasarkan pada kepatuhan PP 49/2025 serta semangat buruh, dan dunia usaha
(KSPI) bersama Partai Buruh mengatakan ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta menolak ump 2026 dan revisi jadi Rp 5,8 juta
KSPI dan Partai Buruh mengatakan puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran selama dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, menolak UMP 2026
PRESIDEN Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang diusulkan Menteri Ketenagakerjaan.
Ketegangan meningkat di internal Partai Buruh Inggris setelah muncul spekulasi upaya menggulingkan Perdana Menteri Keir Starmer.
Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangannya, menegaskan, konsolidasi ini bukan aksi terbuka, melainkan pertemuan besar di dalam gedung yang melibatkan ribuan perwakilan buruh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved