Penyusunan Anggaran Berbasis Gender Ikut Berperan Wujudkan Demokrasi

ANGGOTA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya Gender Responsive Budgeting (GRB) atau Penyusunan Anggaran Berbasis Gender dalam konteks demokrasi. Oleh karena, GRB menghubungkan kebijakan fiskal pemerintah dengan agenda kesetaraan gender dalam pembangunan.

“Melalui GRB, kita dapat memastikan distribusi sumber daya yang adil bagi semua orang. Pemenuhan hak dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan,” ucap Puteri yang hadir secara virtual pada WFD Series of ASEAN Women’s Political Leadership Events sesi Roundtable discussion on Gender Responsive Budgeting di Nusa Dua, Bali.

Menurutnya, praktik GRB dilakukan di Indonesia sejak 2009 melalui pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran yang berperan sebagai alat untuk mengintegrasikan gender dalam pembangunan. Indonesia juga telah melembagakan GRB di tingkat nasional dan daerah, yang dikenal sebagai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (GRPB).

“Dengan pendekatan ini diharapkan akan memberikan dampak penting pada peningkatan Gender Empowerment Index (IDG) dan Gender Development Index (GMI) di tingkat nasional dan daerah,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Baca juga : Pimpinan DPR Ingatkan Ketua MPR Bamsoet Soal Jadwal Pemilu 2024

Lebih lanjut, Putri menjelaskan, dalam implementasinya, GRB terus disempurnakan secara bertahap. Misalnya, pemerintah juga merilis Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender, melalui Gender Responsive Planning and Budgeting (GRPB) untuk mempercepat implementasi pengarusutamaan gender yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan demikian, Puteri berpandangan, DPR memainkan peran penting dalam proses pembangunan GRB di Indonesia melalui fungsi legislasi, pengawasan juga anggaran. 

“Ini adalah tanggung jawab kita juga untuk meningkatkan komitmen parlemen di semua tingkat pengambilan kebijakan. Ini adalah tanggung jawab kita juga untuk meningkatkan komitmen parlemen di semua tingkat pengambilan kebijakan,” pungkasnya. (RO/OL-7)