Wapres: Pesantren Jangan Jadi Beban untuk Masyarakat

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta keberadaan pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ketimbang menjadi beban masyarakat. Dengan persebaran pesantren yang luas hingga ke seluruh Indonesia, fungsi pemberdayaan ini harus semakin ditingkatkan, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Satu fungsi yang dilaksanakan, pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian umat supaya tidak menjadi beban, tapi memberikan kontribusi," tutur Ma'ruf saat meresmikan Pembukaan Muktamar ke-XV Pondok Pesantren As'adiyah 2022 di Lapangan Merdeka Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/12).

Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, salah satu langkah yang bisa diimplementasikan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat yaitu melalui penguasan teknologi dan program one pesantren one product (satu pesantren, satu produk).

"Benar kata Pak Gubernur, harus ada sharing teknologi. Saya minta Pak Gubernur di Sulawesi Selatan, seluruh pesantren ini digerakkan supaya menjadi [pusat] pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita sudah mendorong minimal yaitu dengan istilah OPOP, one pesantren, one product," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ma’ruf juga menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat termasuk ke dalam tujuan syariat Islam. Sebab, hal tersebut merupakan bagian dari menjaga negara. Apabila masyarakatnya berdaya, maka negara juga akan makmur.

"Membela negara dan menjaga seluruh harta kekayaan Indonesia, ini semua untuk rakyat, ini bagian dari menjaga negara," jelasnya.

Ma’ruf menyampaikan apresiasinya atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di Sulawesi Selatan dalam mengakselerasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya.

"Saya senang bahwa kita di Indonesia, ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu upaya kita di dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, dan kita sydah bertekad Indonesia harus menjadi pusat produsen halal terbesar di dunia tahun 2024," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi S. Sulaiman melaporkan program-program yang telah terimplementasi dengan baik di provinsinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Mulai dari peningkatan UMKM hingga penambahan pemberian sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Ia berharap, ke depan, dengan dukungan pemerintah pusat, upaya pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan dapat lebih ditingkatkan lagi.

"Kami tentu memohon arahan kepada Bapak Wakil Presiden dan juga tentu petunjuk sekiranya ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti," ungkapnya. (OL-12)