Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk profesional dalam merekrut petugas Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bekerja di tingkat TPS pada Pemilu 2024.
Diketahui, perekrutan panitia pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai pada 20 November hingga 16 Desember 2022. Kemudian, panitia pemungutan suara (PPS) akan dilaksanakan pada 18 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023.
"Kami DKPP menyarankan agar rekrutmen ad hoc ini, panwascam, hingga PPK dan PPS dilakukan secara profesional. Dengan mengindahkan syarat-syarat formil yang ketat," tegas Heddy di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (24/11).
Baca juga: DKPP: Kebanyakan Aduan Terhadap KPU-Bawaslu Karena Tidak Puas
"Sehingga nantinya tidak lagi muncul pengaduan muncul seperti dugaan PNS merangkap sebagai petugas ad hoc," tambahnya.
Intinya, kata Heddy, DKPP ingin perekrutan panwascam jauh lebih baik ketimbang Pemilu 2019.
Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut pihaknya telah menerima 33 aduan dari masyarakat terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Heddy menjelaskan 33 aduan tersebut diterima DKPP dalam satu bulan terakhir.
"DKPP sudah menerima 33 pengaduan. Yang terkait dengan dugaan pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu. Yang paling besar menyangkut pelanggaran oleh Bawaslu," tutur Heddy saat ditemui di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (24/11). (OL-6)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved