Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk profesional dalam merekrut petugas Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bekerja di tingkat TPS pada Pemilu 2024.
Diketahui, perekrutan panitia pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai pada 20 November hingga 16 Desember 2022. Kemudian, panitia pemungutan suara (PPS) akan dilaksanakan pada 18 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023.
"Kami DKPP menyarankan agar rekrutmen ad hoc ini, panwascam, hingga PPK dan PPS dilakukan secara profesional. Dengan mengindahkan syarat-syarat formil yang ketat," tegas Heddy di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (24/11).
Baca juga: DKPP: Kebanyakan Aduan Terhadap KPU-Bawaslu Karena Tidak Puas
"Sehingga nantinya tidak lagi muncul pengaduan muncul seperti dugaan PNS merangkap sebagai petugas ad hoc," tambahnya.
Intinya, kata Heddy, DKPP ingin perekrutan panwascam jauh lebih baik ketimbang Pemilu 2019.
Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut pihaknya telah menerima 33 aduan dari masyarakat terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Heddy menjelaskan 33 aduan tersebut diterima DKPP dalam satu bulan terakhir.
"DKPP sudah menerima 33 pengaduan. Yang terkait dengan dugaan pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu. Yang paling besar menyangkut pelanggaran oleh Bawaslu," tutur Heddy saat ditemui di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (24/11). (OL-6)
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved