PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa Presiden pertama RI Bung Karno bersih dari keterlibatan dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan pers Hari Pahlawan, (7/11) di Istana Negara.
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan sejarah telah diluruskan bahwa Bung Karno terbukti tidak pernah mengkhianati Bangsa Indonesia.
“Pengakuan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan sebuah kelegaan. Kita harus mengakui Sukarno-Hatta itu Bapak Bangsa dan Sukarno berperan dalam memerdekakan kita”, ungkap Benny, Rabu (9/11). Ia menjelaskan upaya menjatuhkan Sukarno dan melupakannya karena adanya proses geopolitik ketegangan Timur dan Barat.
“Sukarno menjadi tumbal dari sebuah persoalan besar karena negara-negara bekas penjajah tidak rela Indonesia mandiri di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Maka ada rekayasa kudeta terjadi”, ungkap Benny.
Menurutnya jasa Sukarno bukan hanya untuk Bangsa dan Negara Indonesia, melainkan negara-negara dunia ketiga dalam meraih kemerdekaan melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.
“Sukarno tetap dikenang sebagai pemimpin besar revolusi dan pemimpin besar bangsa-bangsa. Lewat Sukarno, ratusan negara menjadi merdeka. Berkat jasa Sukarno menciptakan Asia-Afrika yang bersatu untuk mengimbangi dominasi Barat dan Timur,” terang Benny.
Baca juga: Jokowi Dukung Prabowo, PKS: Lebih Baik Dorong Menhan Fokus Bekerja
Benny menilai Bung Karno bukan sekadar seorang Pahlawan, tetapi tokoh Bapak Bangsa yang harus diakui dan teladani. Pikiran-pikiran Sukarno harus menjadi pikiran-pikiran Bangsa Indonesia saat ini untuk menjadi bangsa yang besar yang mampu berperan secara global.
“Sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, bangsa ini berperan penting dalam menciptakan peradaban dunia dan menciptakan tatanan dunia baru. Maka kita warisi api semangat Bung Karno, bukan abunya”, tutur Benny.
Pada era orde baru, Presiden Soekarno dituduh berkomplot dalam peristiwa G30S sehingga lahir Ketetapan MPRS No. 33/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno. Kemudian, pada 2003, lahir Tap MPR No. 1/MPR/2003 yang menyatakan Tap MPRS sebelumnya tidak berlaku lagi karena bersifat final maupun telah dilaksanakan. Lalu pada 1986 dan 2012, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Proklamator kepada Bung Karno.
“Artinya, Ir. Sukarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan”, tegas Jokowi.
Presiden RI ke-7 itu juga menekankan penganugerahan gelar kepahlawanan untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa para Pahlawan terdahulu.
“Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara, baik sebagai pejuang dan Proklamator Kemerdekaan maupun Kepala Negara di saat Bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara”, tegas Jokowi. (OL-4)
