Kamis 03 November 2022, 16:22 WIB

Aparat Harus Tegakkan Keadilan dalam Kasus Kekerasan terhadap PRT

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Aparat Harus Tegakkan Keadilan dalam Kasus Kekerasan terhadap PRT

Antara/Mohammad Ayudha.
Ilustrasi.

 

APARAT hukum harus segera menindaklanjuti kasus penyiksaan pekerja rumah tangga oleh majikannya di Jakarta Timur. Penuntasan kasus tersebut dengan seadil-adilnya bagian dari upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 

"Keprihatinan yang mendalam atas kekerasan terhadap pekerja rumah tangga asal Cianjur, Jawa Barat, oleh majikannya di Jakarta Timur, negara, melalui aparat hukum harus segera melindungi setiap warganya dari ancaman kekerasan itu," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/11). Lestari, yang merupakan Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, Rabu (2/11), saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh mendengarkan cerita Riski Nur Askia, pekerja rumah tangga (PRT) asal Cianjur, Jawa Barat, disiksa majikannya yang tinggal di Jakarta Timur.

Saat ini kasus yang menimpa Riski itu ditangani kepolisian Polda Metro Jaya dalam tahap penyelidikan. Lestari sangat berharap aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam menangani pelanggaran hukum yang merampas keadilan dan kemanusiaan warga negara. 

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong para pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta memberi perhatian serius terhadap berbagai tindak kekerasan dan ketidakadilan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) memperkirakan jumlah PRT di Indonesia pada 2022 berjumlah 5 juta orang. 

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, berpendapat belum disahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menyebabkan kondisi PRT yang tidak diakui, tidak punya perlindungan dan tidak terpenuhinya sejumlah hak dalam berbagai konteks, akan terus berlanjut. Berdasarkan kenyataan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak para aparat penegak hukum ikut berperan aktif dalam melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan dan belum sepenuhnya dilindungi oleh aturan yang ada, seperti para PRT. 

Para pemangku kepentingan dan masyarakat serta aparat penegak hukum, tegas Rerie, harus mampu melaksanakan amanah konstitusi. Salah satu amanah konstitusi yaitu menuntut setiap anak bangsa mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam keseharian, termasuk perlakuan terhadap PRT di setiap rumah tangga. 

Rerie, sangat berharap para wakil rakyat di parlemen dapat segera mengesahkan RUU PPRT sebagai undang-undang. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang termarginalkan seperti PRT, mendapat perlindungan yang menyeluruh dari negara. (OL-14)

Baca Juga

DOK MI

Komnas HAM: Putusan Kasus HAM Paniai Belum Berikan Keadilan Bagi Korban

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 08 Desember 2022, 23:21 WIB
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai putusan pengadilan HAM pada Peristiwa Paniai Tahun 2014 belum...
Antara

Saksi Sebut Alokasi BLT Migor Bukan Kerugian Negara

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 08 Desember 2022, 22:12 WIB
Haula mengatakan, metode input output atau IO tidak tepat untuk penghitungan kerugian perekonomian...
DOK MI.

Selain Ismail Bolong, Ada Dua Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Kamis 08 Desember 2022, 21:24 WIB
Serupa dengan Ismail, Rinto juga berperan mengatur aktivitas tambang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya