Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
APARAT hukum harus segera menindaklanjuti kasus penyiksaan pekerja rumah tangga oleh majikannya di Jakarta Timur. Penuntasan kasus tersebut dengan seadil-adilnya bagian dari upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
"Keprihatinan yang mendalam atas kekerasan terhadap pekerja rumah tangga asal Cianjur, Jawa Barat, oleh majikannya di Jakarta Timur, negara, melalui aparat hukum harus segera melindungi setiap warganya dari ancaman kekerasan itu," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/11). Lestari, yang merupakan Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, Rabu (2/11), saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh mendengarkan cerita Riski Nur Askia, pekerja rumah tangga (PRT) asal Cianjur, Jawa Barat, disiksa majikannya yang tinggal di Jakarta Timur.
Saat ini kasus yang menimpa Riski itu ditangani kepolisian Polda Metro Jaya dalam tahap penyelidikan. Lestari sangat berharap aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam menangani pelanggaran hukum yang merampas keadilan dan kemanusiaan warga negara.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong para pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta memberi perhatian serius terhadap berbagai tindak kekerasan dan ketidakadilan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) memperkirakan jumlah PRT di Indonesia pada 2022 berjumlah 5 juta orang.
Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, berpendapat belum disahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menyebabkan kondisi PRT yang tidak diakui, tidak punya perlindungan dan tidak terpenuhinya sejumlah hak dalam berbagai konteks, akan terus berlanjut. Berdasarkan kenyataan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak para aparat penegak hukum ikut berperan aktif dalam melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan dan belum sepenuhnya dilindungi oleh aturan yang ada, seperti para PRT.
Para pemangku kepentingan dan masyarakat serta aparat penegak hukum, tegas Rerie, harus mampu melaksanakan amanah konstitusi. Salah satu amanah konstitusi yaitu menuntut setiap anak bangsa mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam keseharian, termasuk perlakuan terhadap PRT di setiap rumah tangga.
Rerie, sangat berharap para wakil rakyat di parlemen dapat segera mengesahkan RUU PPRT sebagai undang-undang. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang termarginalkan seperti PRT, mendapat perlindungan yang menyeluruh dari negara. (OL-14)
RNA telah menjalani visum untuk keperluan penyelidikan kasus penganiayaan yang ditangani Polda Metro Jaya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Riski Nur Askia mendatangi Kantor Staf Presiden, Selasa (25/10), didampingi pamannya, Ceceng, dan aktivis dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga.
Ratna menjelaskan kedelapan tersangka, yakni majikan korban berinisial SK, 69, MK, 68, dan JS, 22. Sedangkan lima tersangka lainnya ialah ART berinisial T, IN, O, dan P, dan E.
R diduga turut menganiaya korban. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan korban dan delapan tersangka lainnya yang lebih dulu diamankan.
Hasil pemeriksaan kepolisian, korban dihabisi saat seorang diri dan jenazahnya diletakkan di atas meja tamu yang dikelilingi kursi-kursi.
Pelaku bernama Muhammad Mardha Dzakwan alias Mardha, 27, ditangkap di wilayah hukum Polsek Brangsong (Pontang), Serang, Banten.
Nilai-nilai sportivitas dalam olahraga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar ditanamkan baik bagi para atlet maupun penggemarnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi akan ada 123,8 juta orang yang melakukan pergerakan di masa mudik pada Lebaran 2023 ini.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan momen lebaran dan mudik harus menjadi salah satu momentum untuk mneingkatkan rasa persatuan dan persaidaraan antar anak bangsa.
PEMIMPIN yang mampu mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sebagai dampak perubahan di berbagai sektor kehidupan.
"Saya kira Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki sejumlah rencana perbaikan strategi berdasarkan pengalaman melakukan beberapa kali transisi PSBB," ujar Rerie
MASALAH pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved