Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi perbincangan hangat dalam bursa calon presiden 2024. Tokoh politik yang akrab disapa LaNyalla ini dinilai sebagai capres idola dalam pilpres 2024.
Hal ini dibuktikan dengan massifnya deklarasi dukungan masyarakat yang mendorong LaNyalla maju sebagai capres 2024. Masyarakat yang mendukung LaNyalla berasal dari berbagai kalangan seperti petani, nelayan, kaum milenial, ibu rumah tangga, pelaku UMKM, buruh, tenaga pendidik dan masyarakat umum.
Deklarasi dukungan juga tersebar di berbagai provinsi yaitu Bogor Jawa Barat, Solo Jawa Tengah, Samarinda Kalimantan Timur, Padang Sumatera Barat, Palembang Sumatera Selatan, bali, Surabaya dan kabupaten kota di Jawa Timur. Lalu siapa sosok LaNyalla sebenarnya?
Aa LaNyalla Mahmud Mattalitti merupakan Ketua DPD RI, ia terpilih menjadi senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan perolehan 2.267.058 suara pada pemilu legislatif 2019.
LaNyalla lahir di Jakarta 10 Mei 1959, besar dari keluarga akademisi dan pengusaha. Ayahnya Mahmud Mattalitti merupakan dosen yang pernah dipercaya sebagai pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
LaNyalla mulai menapaki jenjang pendidikan dengan bersekolah di SD Bhinneka Bhakti Surabaya, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surabaya, SMA Negeri 3 Surabaya, lalu mengambil kuliah Teknik Sipil di Universitas Brawijaya dan mencapai gelar Magister Sains Hukum dan Pembangunan di Universitas Airlangga Surabaya.
Selain itu, ia juga pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren di Bekasi Jawa Barat, setelah beranjak dewasa LaNyalla rindu mondok kemudian memilih nyantri di Komplek Makam Sunan Giri Gresik.
Selain sebagai seorang politisi yang konsisten mengabdi untuk bangsa. LaNyalla juga dikenal sebagai pengusaha dan organisatoris, ia aktif di berbagai organisasi seperti Kadin, Pemuda Pancasila KNPI, Hipmi, KONI dan PSSI. LaNyalla pernah menjadi Ketua HIPMI Jawa Timur, Ketua KADIN Jawa Timur dan Ketua Umum PSSI Pusat.
Selain itu ia juga aktif di Pemuda Pancasila hingga saat ini sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur. LaNyalla meniti jenjang karirnya dari daerah hingga ke pusat. LaNyalla merupakan tokoh sentral di Jawa Timur, ia tinggal di Jawa Timur sejak kecil hingga dewasa.
LaNyalla memiliki garis keturunan Bugis-Makassar. Kakek LaNyalla, Haji Mattalitti merupakan seorang saudagar Bugis-Makassar yang dihormati. Ayahnya, Haji Mahmud Mattalitti dan ibunya, Hj Fauziah keduanya berasal dari Bugis Sulawesi Selatan. Orang tua LaNyalla menikah di Makassar pada 1953. (OL-8)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Perilaku La Nyalla diduga melanggar Pasal 15 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI.
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
Menurut LaNyalla, praktik ketatanegaraan Indonesia sejak era Reformasi telah meninggalkan Pancasila sebagai dasar sistem bernegara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved