Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Wakil Presiden sekaligus tokoh Partai Golkar Jusuf Kalla menyimpan harapan agar Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden. Ia pun buka suara terkait kriteria sosok calon wakil presiden yang pantas mendampingi Anies pada Pemilu 2024.
JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, mengatakan sebaiknya sosok cawapres Anies adalah orang yang berpengalaman. Ia pun meminta agar dalam memilih cawapres untuk Anies, semua pihak tidak terpaku hanya dari popularitas maupun elektabilitas.
Hal itu ia sampaikan saat ditanya awak media usai acara hari ulang tahun Kalla Grup di Ball Room Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (28/10) malam. Dalam acara tersebut Anies Baswedan turut hadir sebagai tamu undangan.
Baca juga: Pengamat: Sikap NasDem Independen, tidak Perlu Baper dalam Berpolitik
"Begini, yang kita harapkan memilih, jangan, bukan nama. Bukan siapa. Tapi masih kita bisa bikin suatu kriteria yang baik dulu. tawarkan ke masyarakat. Pertama tentu apa yg kita inginkan? Pemimpin yang dapat membawa bangsa ini maju makmur dan adil. itu dulu. Setuju kan?" ungkap JK.
"Nah, kedua, karena itu pemimpin harus ada kriterianya. Pemimpin bangsa yang besar ini, 270 juta penduduk pertama leadership harus kuat. Punya kemampuan, punya pengalaman karena kalau tidak punya pengalaman, tingkat kecerdasan kemampuan yang cukup baik, tidak perlu terlalu pintar tapi tingkat intelektualnya baik. Ketiga, track record baik," sambung JK.
Ia pun meminta parpol yang mendukung Anies agar lebih dulu mengutamakan kriteria tersebut barulah bisa memilih orang yang tepat yang memiliki kriteria tersebut.
Berbagai nama pun muncul disandingkan dengan Anies oleh lembaga-lembaga survei seperti Sandiaga Uno, Erick Tohir, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Ahmad Heryawan atau Aher.
"Pokoknya rakyat yang menilai. Satu suara (dari) saya, butuhkan minimum 100 juta. Biar 200 juga ini yng nentukan pilihannya berdasarkan kriteria objektif," tandasnya. (OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved