Kepala BPIP Sampaikan Pentingnya Aspek Legal-Konstitusional Gerakan penegakan Hukum di Indonesia

PERJUANGAN penegakan hukum di Indonesia, utamanya oleh mahasiswa, perlu mempertimbangkan aspek-aspek legal-formal-konstitusional.  

"Saya sudah memulai perjuangan ini di UIN Suka dengan mendirikan Prodi Ilmu Hukum, yang gelarnya S.H. bukan S.H.I." kata Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Yudian Wahyudi kepada ratusan peserta Seminar Hukum Nasional dan Opening Ceremony Kalijaga Law Festival, bertajuk "Eksistensi Gerakan Mahasiswa Sebagai Agen of Control Produk dan Supremasi Hukum di Indonesia", Kamis (20/10).

Lebih lanjut, Yudian menjelaskan, berubahnya gelar sarjana hukum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), khususnya di UIN Sunan Kalijaga merupakan lompatan bagi jebolan Prodi Ilmu Hukum untuk merambah dunia penegakan hukum yang lebuh luas.

“Jika gelarnya hanya S.H.I, paling mentok sarjana Hukum dari PTKIN hanya mampu menjabat di pengadilan agama saja. Akan tetapi dengan gelar S.H. kesempatan yang lebih luas akan terbuka”, tegasnya.

Pernyataan yang disampaikan oleh Yudian merupakan penerapan dari teori resepsi. Dalam pandanganya, teori resepsi yang dimaksud adalah konstitusi yang menghargai keberagaman. Tidak ada pembedaan konstitusional terhadap alumni hukum syariah (hukum islam) dan alumni hukum umum.

Baca juga : BPIP Ajak Pelajar di Samarinda Bangun Literasi Digital Berlandaskan Pancasila 

Dalam bahasa yang berbeda, pernyataan Yudian ini juga diafirmasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sri Wahyuni. Menurutnya, mahasiswa perlu mempelajari dan memanfaatkan keran-keran perjuangan hukum di Indonesia yang kontekstual-konstitusional.

“Dulu di era reformasi, kita bias menyebut bahwa saat itu parlemen yang berkembang adalah parlemen jalanan. Akan tetapi di pascareformasi ini, ada keran-keran lain yang bias menjadi lokus aktualisasi mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum. Yakni, melalui juridical review”, jelasnya di akhir sambutan.

Acara yang dihelat oleh Dewan Eksekutif mahasiswa FSH UIN Sunan Kalijaga itu diselenggarakan dalam rangka memperingati Dies Natalis FSH yang ke-62. Sekaligus forum diskusi dan pengayaan wacana hukum di Indonesia bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, khususnya Mahasiswa FSH.

Tampak hadir mendampingi Kepala BPIP Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso dan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP K.A. Tajudin yang juga menjadi narasumber pada kegiatan ini. (RO/OL-7)