Selasa 04 Oktober 2022, 15:08 WIB

Kemendagri: PKPU Jangan Rugikan Masyarakat

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Kemendagri: PKPU Jangan Rugikan Masyarakat

ppu.bawaslu.go.id
Ilustrasi

 

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengatakan ada sejumlah poin yang terdapat dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang harus disepakati bersama baik dengan pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

“Ada sejumlah aturan dalam PKPU ini harus kita clear-kan antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan anggota Komisi II DPR RI,” kata Bahtiar.

Hal itu diungkapkan Bahtiar saat Kemendagri menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan penyelenggara Pemilu yang terdiri KPU, Bawaslu, dan DKPP.

RDP digelar guna mematangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Rapat diselenggarakan di Gedung DPR RI, Senin (3/10) dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

Bahtiar menuturkan pihaknya juga mendukung Rancangan PKPU yang telah dibuat oleh KPU.

Meski begitu, ia menilai ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan, terutama menyangkut keamanan data pribadi sebagai salah satu syarat pencalonan calon perseorangan.

“Kami juga memberikan tekanan pada PKPU, calon perseorangan peserta Pemilu, memang dalam verifikasi ini perlu kehati-hatian bagi KPU, jangan sampai menimbulkan kerugian masyarakat, terutama pencatutan nama. Jangan sampai memberi dukungan dan potensi adanya kebocoran data pribadi, sehingga perlu dijamin data kerahasiaan, data pribadi masyarat yang dikumpulkan KTP-KTP-nya itu,” ujarnya.

“Sehingga saya pikir (aturan) hukum ini yang dibuat PKPU mungkin sudah cukup baik, tentu menjadi bahan kita untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan KPU supaya data-data pribadi dimaksud ini jangan menjadi masalah di kemudian hari,” tambah Bahtiar.

RDP tersebut juga menyepakati Rancangan PKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu, Rancangan PKPU tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, kemudian Rancangan PKPU tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu, serta Rancangan PKPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Selain Bahtiar, RDP dihadiri oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta anggota, lalu Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta anggota, dan Ketua DKPP Heddy Lugito beserta anggota. (OL-12)

Baca Juga

ANTARA/Raisan Al Farisi

BNPT dan Densus 88 Dituntut Minta Maaf karena Lalai Jaga Agus Sujatno

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 09 Desember 2022, 10:48 WIB
Insiden bom bunuh diri di halaman Polsek Astanaanyar oleh mantan narapidana teroris (napiter) itu adalah bentuk kelalaian BNPT dan...
dok.ant

KUHP Baru Jadi Ancaman Serius Bagi Akademisi Kritis

👤Faustinus Nua 🕔Jumat 09 Desember 2022, 09:10 WIB
KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR pada Selasa, (6/12) dinilai berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat semua...
DOK MI

Komnas HAM: Putusan Kasus HAM Paniai Belum Berikan Keadilan Bagi Korban

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 08 Desember 2022, 23:21 WIB
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai putusan pengadilan HAM pada Peristiwa Paniai Tahun 2014 belum...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya