Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN Tani Mataraman mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk maju dalam Pilpres 2024. Deklarasi ini digelar di Sumber Kembangan, Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa (27/9).
Koordinator Relawan Tani Mataraman Helmi Anshori mengatakan, masyarakat Kediri menilai LaNyalla sebagai sosok yang egaliter dan mau mendengarkan aspirasi petani.
“Sosok yang paling tepat melanjutkan estafet kepemimpinan pada 2024, maka jawabannya adalah LaNyalla Mattalitti, beliau sosok yang sangat terbuka terhadap aspirasi petani, mau mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi petani. LaNyalla turun langsung ke lapangan sehingga sangat memahami kondisi petani,” jelas Helmi Anshori lewat keterangannya.
Helni menambahkan, masalah yang dihadapi petani terus bertambah dari tahun ke tahun dan banyak tak terselesaikan. Maka, jelasnya, dibutuhkan sosok pemimpin yang berani mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat khususnya petani.
“Banyak permasalahan petani dari tahun ke tahun yang tak kunjung usai, mulai dari harga pupuk, ketersediaan pupuk, bibit, ketersediaan lahan, harga gabah, alat mesin pertanian, dan sebagainya. Hanya pemimpin yang berani ambil risiko untuk rakyat yang mampu menuntaskannya, dan keberanian itu ada pada diri LaNyalla," tandasnya.
Sementara itu Abu Muslich selaku tokoh masyarakat yang menyampaikan, selain sebagai sosok pemersatu dan independen, LaNyalla dalam memimpin DPD RI tidak hanya mengandalkan laporan dari para staf. Ia terbiasa mengecek fakta yang terjadi di tengah masyarakat.
“LaNyalla merupakan pemimpin yang tidak hanya bekerja di belakang meja, tapi juga lebih banyak ke lapangan melihat langsung permasalahan dan mendengar aspirasi. Pemimpin seperti ini yang dibutuhkan para petani dengan berbagai permasalahannya," ungkap Abu Muslich.
Masih menurut Abu Muslich, sejak terpilih sebagai Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti aktif berkeliling di 34 provinsi seluruh Indonesia, mendengar dan melihat langsung situasi dan kondisi masyarakat di Tanah Air. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai perwakilan daerah seluruh Indonesia.
Kegiatan ini ditutup dengan pembacaan deklarasi dukungan terhadap LaNyalla Mattalitti sebagai Presiden 2024. Para relawan bertekad untuk terus menyosialisasikan LaNyalla. (OL-8)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Perilaku La Nyalla diduga melanggar Pasal 15 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI.
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
Menurut LaNyalla, praktik ketatanegaraan Indonesia sejak era Reformasi telah meninggalkan Pancasila sebagai dasar sistem bernegara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved