Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENDEKATI momen pilpres 2024, banyak bermunculan tokoh non parpol yang diprediksi akan maju. Meski demikian parpol diminta tetap mengajukan kadernya sendiri demi terwujudmya demokrasi yang sehat.
Hal ini dikatakan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Luthfi Hasanal Bolqiah. Dia menilai parpol merupakan institusi penampung aspirasi masyarakat.
"Parpol harus mendorong maju sendiri kadernya. Parpol jangan sampai menjadi sebatas penjual tiket semata bagi figur non parpol. Ini dapat menggerus iklim demokrasi kita," jelasnya, Selasa (20/9).
Dia menyatakan godaan terbesar parpol saat ini adalah pragmatisme. Ketika berpikir kepentingan sesaat tentu parpol akan mengusung calon yang populer meski bukan kader sendiri. Hal ini tentu preseden buruk bagi demokrasi.
Baca juga: Survei: Elektabilitas Airlangga Hartarto Paling Kecil dalam Bursa Capres
Luthfi melanjutkan, parpol yang pragmatis akhirnya berharap cottle effect dari tokoh non-parpol yang populer.
Dengan populernya suatu figur, menurut Luthfi, maka parpol tersebut akan terdampak positif dengan ikut populer dan akhirnya dipilih masyarakat.
"Hal ini jelas menguntungkan parpol, namun berefek negatif bagi parpol selaku institusi demokrasi," katanya.
Di sisi lain, Luthfi banyak melihat sisi negatif parpol yang tak mengusung kadernya sendiri di kontestasi politik.
Di tingkat lokal banyak akhirnya figur non parpol saat menang menjadi bupati atau walikota akhirnya membawa timnya sendiri. Ini membuat peran parpol jadi melemah selaku institusi politik di negara demokrasi.
"Parpol menjadi terkalahkan perannya oleh tim politik yang dibentuk tokoh non-parpol," ujarnya
Luthfi pun menyarankan ke depan parpol mengusung kadernya sendiri. Di sisi lain, tantangan lain yang tak boleh dilupa adalah pembenahan internal parpol sendiri.
"Parpol mesti memperbaiki rekrutmen kader agar dapat muncul figur terbaik yang dapat diajukan ke publik," tegasnya. (RO/OL-09)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved