Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENDEKATI momen pilpres 2024, banyak bermunculan tokoh non parpol yang diprediksi akan maju. Meski demikian parpol diminta tetap mengajukan kadernya sendiri demi terwujudmya demokrasi yang sehat.
Hal ini dikatakan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Luthfi Hasanal Bolqiah. Dia menilai parpol merupakan institusi penampung aspirasi masyarakat.
"Parpol harus mendorong maju sendiri kadernya. Parpol jangan sampai menjadi sebatas penjual tiket semata bagi figur non parpol. Ini dapat menggerus iklim demokrasi kita," jelasnya, Selasa (20/9).
Dia menyatakan godaan terbesar parpol saat ini adalah pragmatisme. Ketika berpikir kepentingan sesaat tentu parpol akan mengusung calon yang populer meski bukan kader sendiri. Hal ini tentu preseden buruk bagi demokrasi.
Baca juga: Survei: Elektabilitas Airlangga Hartarto Paling Kecil dalam Bursa Capres
Luthfi melanjutkan, parpol yang pragmatis akhirnya berharap cottle effect dari tokoh non-parpol yang populer.
Dengan populernya suatu figur, menurut Luthfi, maka parpol tersebut akan terdampak positif dengan ikut populer dan akhirnya dipilih masyarakat.
"Hal ini jelas menguntungkan parpol, namun berefek negatif bagi parpol selaku institusi demokrasi," katanya.
Di sisi lain, Luthfi banyak melihat sisi negatif parpol yang tak mengusung kadernya sendiri di kontestasi politik.
Di tingkat lokal banyak akhirnya figur non parpol saat menang menjadi bupati atau walikota akhirnya membawa timnya sendiri. Ini membuat peran parpol jadi melemah selaku institusi politik di negara demokrasi.
"Parpol menjadi terkalahkan perannya oleh tim politik yang dibentuk tokoh non-parpol," ujarnya
Luthfi pun menyarankan ke depan parpol mengusung kadernya sendiri. Di sisi lain, tantangan lain yang tak boleh dilupa adalah pembenahan internal parpol sendiri.
"Parpol mesti memperbaiki rekrutmen kader agar dapat muncul figur terbaik yang dapat diajukan ke publik," tegasnya. (RO/OL-09)
GPMP menargetkan puluhan juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baawedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Sayangnya, ada sejumlah pihak yang sudah tidak sabar dan bernafsu untuk meraih jabatan dan kekuasaan dengan intrik-intrik politik yang begitu mudah dibaca masyarakat.
Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming masuk dalam 6 besar calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di angka 2,7%.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved