Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didesak untuk menyertakan calon perempuan untuk jadi salah satu calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut hal itu merupakan keinginan Presiden RI Joko Widodo untuk membuat proses pemilihan Penjabat Gubernur berjalan sedemokratis mungkin.
"Sebaiknya disikapi. Melihat semua calon yang berasal dari DPRD adalah laki-laki, maka ada baiknya Mendagri mengajukan perempuan ada dalam nama calon dari pihak Kemendagri," ungkap Gilbert, Senin (19/9).
"Kita harapkan nama tersebut sesuai kriteria dalam UU, tetapi juga mengenal Jakarta," tambahnya.
Gilbert menerangkan calon Pj Gubernur yang sudah pernah bekerja di Jakarta akan lebih mudah bekerja dan tidak butuh waktu adapatasi pada saat masa kerja sekitar 2,5 tahun.
Gilbert mengusulkan Suharti pernah menjadi Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI sebelum sekarang menjadi Sekjen Kemendikbud dan Ristek.
Menurutnya, selama menjabat, juga mempunyai rekam jejak yang baik dan komunikasi dengan DPRD juga baik.
Gilbert menuturkan DKI sebagai barometer untuk daerah lain, sebaiknya memberi contoh soal keterwakilan perempuan.
"Pilihan akhir tentu di tangan Presiden, tetapi mendidik masyarakat agar semakin dewasa berdemokrasi perlu diupayakan," terangnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut tidak menutup kemungkinan hanya ada tiga nama calon penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nama tersebut merupakan usulan dari DPRD DKI Jakarta.
"Kalau tidak ada yang lain ya tiga itu saja diproses lebih lanjut tinggal diverifikasi," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan. (Ykb)
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved