PP Muhammadiyah Siap Ajak Bakal Calon Presiden untuk Dialog Kebangsaan

Pengurus Pusat Muhammadiyah siap mengajak para calon presiden yang ingin bertarung dalam Pemilihan Presiden 2024 untuk berdialog. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, upaya ini dilakukan agar para capres yang maju sesuai dengan nilai politik kebangsaan yang dianut Muhammadiyah.

“Sangat siap (mengajak capres untuk berdialog). Karena Muhammadiyah ini menjadi rujukan para elite dan kekuatan masyarakat untuk berkomunikasi, berdialog dan berbagi pandangan,” katanya usai memberikan arahan dalam Konsolidasi Nasional LHKP Muhammadiyah di Magelang, Minggu.

Haedar menjelaskan, pihaknya akan proaktif menawarkan gagasan dialog tersebut kepada para capres yang bakal maju. Selain untuk menyampaikan nilai politik yang dianut, pihaknya ingin mengingatkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi dakwah untuk kebangsaan. “Sehingga kita harus pro aktif. Termasuk dengan nama-nama yang muncul. Kita tidak akan membatasi diri dengan fragmentasi yang membuat negara ini pecah,” tegasnya.

Haedar menjelaskan, saat ini PP Muhammadiyah belum dalam posisi menyebut nama karena bukan merupakan organisasi politik. “Kalau menyebut nama dilakukan harus dilakukan dengan kearifan tertentu. Jadi dengan bahasa partisan politik,” ujarnya.

Namun demikian, tambahnya, Muhammadiyah sudah menyiapkan kriteria calon yang bakal dipilih. Salah satunya siapapun yang berkontestasi, baik pilpres maupun pileg harus menjadikan Pancasila sebagai rujukan dasar nilai dan perilaku. “Jadi bukan hanya slogan,” tegasnya.

Selain itu, calon yang dipilih Muhammadiyah harus agama sebagai sumber dan pedoman hidup bangsa yang integratif dengan kebangsaan. “Artinya calon ini bukan menjadikan agama sebagai ancaman kebangsaan,” jelasnya.

Di samping harus menjadi negarawan, calon yang bakal dipilih Muhammadiyah harus punya wawasan kebudayaan dan kepribadian bangsa. “Sehingga tidak terjebak dengan liberalisasi politik yang serba pragmatis dan menghalalkan segala cara,” ujarnya.

Hal penting dalam memilih calon mana yang bakal dipilih bahwa proses kontestasi harus bersifat transparan. Para elite harus transparan bahwa mereka layak untuk memimpin bangsa. “Kontrak politik mereka dengan rakyat dan bukan dengan oligarki,” pungkasnya. (OL-12)