Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KADER muda PPP, Nasrullah AR, menyebut bahwa terpilihnya Mardiono sebagai Plt Ketum partai melalui Mukernas di Banten 2022 sama persis dengan yang terjadi pada Mukernas PPP 2019 yang digelar di Bogor pada 2019 lalu yang memilih Suharso sebagai Plt Ketum PPP.
“Penunjukan Murdiono sebagai Plt ketua umum di Mukernas yang sama bobotnya dengan penunjukan Suharso dulu di Mukernas, bahkan lebih berbobot karena ada instrumen hukum yang mengaturnya dalam regulasi partai,” kata mantan Sekjen Pimpinan Nasional (PN) Angkatan Muda Kakbah (AMK), salah satu badan otonom PPP tersebut.
Nasrullah yang juga merupakan Sekretaris Wilayah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan tersebut juga menyebutkan bahwa keputusan Mukernas tidak bisa dianulir oleh Rapat Pengurus Harian DPP PPP. Sebab forum Mukernas lebih tinggi dibanding rapat harian.
“Kemudian muncul perlawanan Suharso melalui rapat pengurus harian untuk menganulir hasil Mukernas, namun secara hirarkis permusyawaratan di internal PPP jauh legitimit Mukernas dari pada rapat PH (Pengurus Harian),” tambahnya dalam keterangan, Jumat (9/9).
Baca juga: Sejumlah DPW PPP Mulai Intruksikan DPC Ikuti Keputusan Mukernas
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mukernas PPP yang digelar pada 5 September 2022 lalu memutuskan untuk memberhentikan Suharso dari kursi Ketum DPP PPP dan memilih Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP.
Keputusan ini dilakukan setelah adanya surat dari tiga majelis di lingkungan DPP PPP yang meminta Suharso mundur.
Tiga majelis tersebut adalah Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan yang sudah tiga kali menulis surat tanpa pernah ditanggapi oleh Suharso.
“Pernyataan Suharso (terkait amplop kyai) menyita perhatian publik di karnakan dia adalah figur publik, ketua umum partai dan Menteri Bappenas RI, wajar jika ada reaksi publik baik eksternal maupun internal khususan internal partai yaitu DPP dan DPW PPP. Kondisi ini disayangkan oleh para Kiyai dan dan sipatisan partai di grass rool level,” pungkasnya.
Akibat kesalahan tersebut, menurut Nasrullah. memang tidak ada pintu maaf yang mengembalikan posisi Suharso ke posisi semula.
“Ada ungkapan menarik, lidah memang tidak bertulang, kecil bentuknya namun besar akibat dan mulut harimaumu,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mentargetkan elektabilitas partainya terus naik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lewat konsolidasi politik
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam, Pekanbaru, Riau.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono sowan ke kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono berkunjung ke Kantor Sekretariat DPW PPP Maluku, berpesan agar lebih dekat ke masyarakat.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mendapat dukungan dari para tokoh lembaga adat melayu di Bangka Belitung
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) PPP ke-50 yang digelar di Tasikmalaya, Jawa Barat.
MASSA yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMAM) menggeruduk Gedung Bappenas mempertanyakan kenaikan drastis harta kekayaan Menteri/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa.
GEDUNG Bappenas kembali digeruduk oleh masa aksi dari Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMAM), mereka meminta Menteri Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya dinilai melempem.
MASSA aksi dari Persatuan Pemuda Pembasmi Korupsi (PPPK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa.
KESADARAN etika pejabat publik saat ini kebanyakan kosong. Bahkan banyak pejabat yang secara aturan tidak melanggar, tapi secara etika melanggar.
KLHK dipilih menjadi pemenang pertama oleh dewan juri karena dinilai konsisten dan terus berinovasi dalam implementasi pengarusutamaan SDGs atau agenda 2030.
Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Indonesia masih punya tugas besar di sektor kesehatan dan pendidikan untuk menuju visi Indonesia Emas 2045. Hal ini dikatakan menjadi kegelisahan baginya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved