Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KADER muda PPP, Nasrullah AR, menyebut bahwa terpilihnya Mardiono sebagai Plt Ketum partai melalui Mukernas di Banten 2022 sama persis dengan yang terjadi pada Mukernas PPP 2019 yang digelar di Bogor pada 2019 lalu yang memilih Suharso sebagai Plt Ketum PPP.
“Penunjukan Murdiono sebagai Plt ketua umum di Mukernas yang sama bobotnya dengan penunjukan Suharso dulu di Mukernas, bahkan lebih berbobot karena ada instrumen hukum yang mengaturnya dalam regulasi partai,” kata mantan Sekjen Pimpinan Nasional (PN) Angkatan Muda Kakbah (AMK), salah satu badan otonom PPP tersebut.
Nasrullah yang juga merupakan Sekretaris Wilayah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan tersebut juga menyebutkan bahwa keputusan Mukernas tidak bisa dianulir oleh Rapat Pengurus Harian DPP PPP. Sebab forum Mukernas lebih tinggi dibanding rapat harian.
“Kemudian muncul perlawanan Suharso melalui rapat pengurus harian untuk menganulir hasil Mukernas, namun secara hirarkis permusyawaratan di internal PPP jauh legitimit Mukernas dari pada rapat PH (Pengurus Harian),” tambahnya dalam keterangan, Jumat (9/9).
Baca juga: Sejumlah DPW PPP Mulai Intruksikan DPC Ikuti Keputusan Mukernas
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mukernas PPP yang digelar pada 5 September 2022 lalu memutuskan untuk memberhentikan Suharso dari kursi Ketum DPP PPP dan memilih Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP.
Keputusan ini dilakukan setelah adanya surat dari tiga majelis di lingkungan DPP PPP yang meminta Suharso mundur.
Tiga majelis tersebut adalah Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan yang sudah tiga kali menulis surat tanpa pernah ditanggapi oleh Suharso.
“Pernyataan Suharso (terkait amplop kyai) menyita perhatian publik di karnakan dia adalah figur publik, ketua umum partai dan Menteri Bappenas RI, wajar jika ada reaksi publik baik eksternal maupun internal khususan internal partai yaitu DPP dan DPW PPP. Kondisi ini disayangkan oleh para Kiyai dan dan sipatisan partai di grass rool level,” pungkasnya.
Akibat kesalahan tersebut, menurut Nasrullah. memang tidak ada pintu maaf yang mengembalikan posisi Suharso ke posisi semula.
“Ada ungkapan menarik, lidah memang tidak bertulang, kecil bentuknya namun besar akibat dan mulut harimaumu,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Kemenkum sahkan Mardiono sebagai Ketum PPP 2025-2030. Pakar hukum Ricca Anggraeni tegaskan SK final, mengikat, dan wajib dihormati seluruh kader.
DPC PPP Kutai Barat hormati SK Kemenkumham tetapkan Mardiono sebagai Ketum, siap jaga soliditas partai.
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono memastikan kubu Agus Suparmanto yang menjadi rival saat Muktamar X bakal dirangkul.
MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas telah menandatangani surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Muhammad Mardiono
MENTERI PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintahan tengah mendorong swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 2.
Indonesia siap membangun kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. Salah satunya adalah Solomon Islands.
Di sela-sela pertemuan High Level Forum on Multistakeholder Partnership (HLF MSP), tercapai kesepakatan pembelian pesawat N-219 buatan Indonesia untuk digunakan di Kongo.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan sejumlah program hasil terbaik cepat (PHTC) yang telah disetujui oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bisa dieksekusi pada 2025
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved