Presiden: Pemda Harus Antisipasi Lonjakan Inflasi

Presiden Joko Widodo menyebut penaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi jenis pertamax akan berkontribusi pada lonjakan inflasi hingga 1,8%.

Dengan tambahan tersebut, Kementerian Keuangan memproyeksikan tingkat inflasi tahun ini bisa menyentuh 6,8%.

"Memang momok semua negara itu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berapa pertumbuhan inflasi akibat penyesuaian subsidi BBM yang sudah kita umumkan minggu lalu. Hitung-hitungan dari menteri-menteri akan naik di 1,8%," ujar Jokowi dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (7/9).

Kepala negara percaya dengan angka tersebut, namun ia juga meyakini bahwa laju inflasi akibat penaikan BBM bisa ditekan lebih rendah lagi.

Syaratnya, semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara luar biasa untuk melakukan berbagai terobosan.

"Angka 1,8% itu muncul kalau kita diam. Saya tidak mau diam. Kita harus intervensi. Intervensi lewat apa? Daerah harus bergerak seperti saat menangani covid-19 kemarin," jelas mantan wali kota Solo itu.

Pemerintah kabupaten, kota dan provinsi, sambung Jokowi, diminta memanfaatkan sebesar 2% dari DAU untuk keperluan bantuan sosial dan belanja tidak terduga.

"Belanka tidak terduga bisa untuk mengatasi inflasi dengan cara apa? Tutup selisih biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan," sambung Jokowi.

Ia mengakui pernah menerapkan strategi tersebut saat masih menjabat sebagai kepala daerah. Kala itu, harga bawang merah naik akibat melonjaknya biaya transportasi.

Jokowi langsung mengeluarkan anggaran untuk memberi subsidi biaya transportasi. Artinya, pelaku usaha logistik hanya mengeluarkan biaya dengan tarif normal, adapun, selisihnya ditanggung pemerintah daerah.

"Kalau semua pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita terjaga baik," tandasnya. (OL-12)