Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, Capres yang memiliki rekam jejak dan kompetensi adalah kriteria utama untuk Pemilu 2024.
“Saya termasuk yang mengutamakan calon betul betul ditelisik tentang kompetensi, kapasitas dan integritas, ketimbang hanya dijejelin terus dengan istilah popularitas dan tingkat elektabilitas, itu mainan lembaga survei,“ kata Zuhro, hari ini.
Calon presiden yang beredar saat ini, harus dilihat latar belakang, kiprahnya, visi dan misinya untuk kesejahteraan bangsa indonesia kedepan.
“Ada tidak track record, ada tidak riwayat hidup. Jangan sampai silang sengkarut di publik, itu selesai di paparan partai yang mengusung.” tambah Zuhro.
Salah satu sosok yang dianggap terus bekerja adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. “Dia masih sibuk jadi Menko,” kata Zuhro.
Airlangga adalah calon presiden dari Partai Golkar. Jika dilihat dari sejumlah survey, elektabilitas Airlangga masih belum signifikan. Untuk itu Zuhro mengusulkan, “Kalau sudah dipastikan dari Golkar bahwa Ketum Airlangga yang akan dicalonkan, pastinya secara internal sudah kata putus. Tinggal sekarang apakah bisa mulai memasarkan pak Airlangga, mesin mesinnya tadi sampai ke level grassroot,” tandas Zuhro.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Citra positif Airlangga Hartarto di mata publik sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat akan tebangun.
Baca juga: Erick Thohir Dinilai jadi Penentu Pilpres 2024
"Itu tentu akan membangun citra positif di mata publik. Karena rakyat akan menganggap bahwa apa yang dilakukan Airlangga tidak untuk kepentingan partai dan pribadi, tapi kepentingan rakyat," tegasnya.
Ujang juga menilai klaim seperti boleh-boleh saja, karena nantinya akan diuji oleh waktu. "Nanti akan diuji apakah seperti itu atau tidak. Semua ini akan diuji oleh waktu," tegasnya.
Ujang juga membeberkan keuntungan dan kerugian dalam pola kerja Airlangga Hartarto yang dinilai lebih mencintai kerja Menko Perekonomian dari pada kerja sebagai Ketum Golkar.
"Kelebihannya ya akan dinilai positif oleh publik, karena mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, membantu presiden untuk menyelesaikan janji-janji kampanye presiden. Itu bagus. Kekurangannya tentu partai tidak terurus, tidak fokus mengurus partai. Artinya urus pantai sampai jalan. tetapi di partai ada pimpinan lain yang bisa mengurusi kerja-kerja ketua umum," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Dedi Mulyani mengatakan Airlangga adalah sosok pekerja keras yang mencintai negaranya. Ia menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai sosok yang tak pernah membuat gimik dan pencitraan.
Menurutnya, Airlangga merupakan pejabat publik yang lebih cinta pekerjaan bahkan dibandingkan partainya sendiri. "Kecintaannya pada pekerjaan untuk untuk negara lebih besar dari partainya," jelas Dedi.(OL-4)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved