Kamis 01 September 2022, 21:10 WIB

Bermula dari Kasus Sambo Institusi Polri Diminta Berbenah

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Bermula dari Kasus Sambo Institusi Polri Diminta Berbenah

ANTARA/Hafidz Mubarak A
Anggota DPR Benny K Harman (tengah)

 

KASUS pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J mendorong institusi polri untuk melakukan pembenahan internal. Selain kasus penembakan yang dilakukan Ferdy Sambo, ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan hingga bisnis ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih. Demikian hal yang mengemuka dalam diskusi bertajuk 'Membangun Pengawasan Demokrasi Polri' yang digelar oleh Public Virtue di Jakarta, Kamis (1/9).

"Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diamputasi (melalui revisi undang-undang KPK), Kepolisian tumbuh menjadi kekuatan yang powerful (punya kekuatan besar) tanpa pengawasan eksternal yang kuat, terjadi penyalahgunaan kekuasaan, bisnis ilegal marak," ujar pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Benny K. Harman yang menjadi pembicara pada diskusi itu.

Baca juga: Tetapkan Tujuh Perwira Tersangka Obstruction of Justice, Polri Dinilai Tegas

Benny lebih jauh mengatakan ada lima catatan yang menjadi masalah dalam rangkaian kasus Ferdy Sambo. Pertama, penembakan yang dilakukan Jenderal Polisi pada bawahannya. Kedua kasus itu coba direkayasa untuk ditutupi dengan membangun narasi lain yakni pelecehan seksual. Ketiga, sambung Benny, ada pola sistematis untuk memproduksi narasi fiktif pada publik. Keempat, kasus penembakan rekayasa ditengarai melibatkan sejumlah petinggi di tubuh institusi kepolisian yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Terakhir, ada sejumlah masalah di tubuh kepolisian yang selama ini tenggelam dan disembunyikan seperti perjudian online, tambang ilegal serta kasus-kasus yang ditangani Satgasus.

"Muncul pertanyaan di kalangan dewan sejauh mana reformasi di tubuh kepolisian berjalan. Kasus Sambo bukan soal ia menembak itu sudah selesai dibuka ke publik. Masalahnya praktik penyalahgunaan di lembaga kepolisian yang masif terkait kasus-kasus yang ditangani," papar Benny.

Senada, mantan pimpinan KPK Saut Situmorang menambahkan untuk mengubah kepolisian, harus dimulai dari pembenahan nilai dengan menghilangkan budaya korupsi di institusi tersebut. 

"Komisi etik harus bekerja baik. Apabila tidak, akan terus ada perilaku Ferdy Syndrome di tubuh kepolisian," ucapnya.

Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Usman Hamid mengakui bahwa salah satu pengawasan terhadap polri antara lain pengawasan internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Jenderal dan mekanisme etik. 

"Pengawasan ini tidak berjalan efektif karena yang bermasalah adalah pimpinan lembaga akuntabilitas internal (Ferdy Sambo sebagai mantan Kepala Divisi Propam)," ucap Hamid.

Selain pengawasan internal, Hamid mengatakan pengawasan eksekutif yakni presiden dan menteri terkait juga diperlukan. Hal itu menurutnya cukup terlihat dengan peranan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang cukup kritis atas kasus tersebut. Ia juga menyebut pengawasan legislatif penting.

Hamid mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus (Pansus) bukan hanya terkait perkara pidana Ferdy, tetapi mengusut dugaan penyalahgunaan kekuasaan di institusi polri seperti bisnis ilegal yang melibatkan petinggi kepolisian. Lalu, pengawasan yudisial menurutnya juga penting sebab KPK saat ini telah diamputasi kewenangannya sehingga kewenangan kepolisian menjadi tidak terkontrol.

Dari segi pengawasan eksternal, menurut Hamid, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menjadi harapan justru terkesan menjadi kepanjangan tangan dari kepolisian. Oleh karena itu, harapan terakhir, sambung Hamid, ialah pengawasan publik. (OL-6)

Baca Juga

MI/SUMARYANTO BRONTO

Kapolri: Data Terakhir Korban Meninggal Insiden Kanjuruhan 125 Orang

👤Akmal Fauzi 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 19:38 WIB
Sebelumnya dilaporkan ada 129, tetapi karena ada yang tercatat ganda, kata Jenderal Listyo...
dok.mi

Soal Formula E, KPK Dinilai Tegakkan Hukum Tanpa Didukung Bukti dan Saksi

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 19:04 WIB
ALIH-alih menegakkan hukum, KPK ditengarai bermuatan politik dalam penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran Formula E oleh Gubernur...
Antara/Muhammad Adimaja

Putri Candrawathi Ditahan, Polri Buktikan tidak Pandang Bulu

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 17:52 WIB
"Hal itu sesuai ekspektasi publik yang menginginkan Ibu PC ditahan tanpa pandang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya