Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Pemerintah secara resmi mulai menerapkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari skema terbuka menjadi tertutup. Ke depan, subsidi BBM akan diberikan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dalam bentuk bantalan sosial.
Keputusan tersebut dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/8).
"Kami baru saja membahas dengan bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Dalam hal ini, masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang ada tendensi kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Secara total, pemerintah akan memberikan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang terbagi dalam dua kelompok.
Pertama, sebesar Rp12,4 triliun ditujukan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang saat ini sudah terdata oleh Kementerian Sosial. Setiap keluarga akan menerima Rp600 ribu dalam bentuk tunai.
"Sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun rupiah. Ini akan dibayarkan oleh Ibu Menteri Sosial dalam dua waktu," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Kedua, subsidi sebesar Rp9,6 triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Setiap pekerja akan menerima Rp600 ribu dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"Ini nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja," tuturnya
Lebih lanjut, ia mengatakan proses pembayaran dua subsidi itu akan mulai dilaksanakan pada pekan ini.
"Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan kenaikan harga," tandasnya. (OL-12)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved