Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah secara resmi mulai menerapkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari skema terbuka menjadi tertutup. Ke depan, subsidi BBM akan diberikan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dalam bentuk bantalan sosial.
Keputusan tersebut dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/8).
"Kami baru saja membahas dengan bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Dalam hal ini, masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang ada tendensi kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Secara total, pemerintah akan memberikan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang terbagi dalam dua kelompok.
Pertama, sebesar Rp12,4 triliun ditujukan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang saat ini sudah terdata oleh Kementerian Sosial. Setiap keluarga akan menerima Rp600 ribu dalam bentuk tunai.
"Sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun rupiah. Ini akan dibayarkan oleh Ibu Menteri Sosial dalam dua waktu," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Kedua, subsidi sebesar Rp9,6 triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Setiap pekerja akan menerima Rp600 ribu dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"Ini nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja," tuturnya
Lebih lanjut, ia mengatakan proses pembayaran dua subsidi itu akan mulai dilaksanakan pada pekan ini.
"Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan kenaikan harga," tandasnya. (OL-12)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved