Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) terus melakukan penyitaan aset-aset milik bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, meski saat ini Surya dalam status pembantaran. Tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang itu diketahui sedang dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa, Ceger, Jakarta Timur.
"Penyitaan masih tetap berjalan. Bukan berarti (dengan dibantarkan) kita setop, tidak," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi, Sabtu (20/8).
Kendati demikian, ia masih enggan menyebut nilai aset Surya yang telah disita. Setidaknya, penyidik telah menyita 23 aset milik Duta Palma Group berupa kebun kelapa sawit, gedung bangunan.
"Nanti di akhir baru kita lakukan verifikasi. Masih lama (prosesnya), selain sita aset kan ada juga sita rekening dan sebagainya," ujar Ketut.
Terpisah, JAM-Pidsus Febrie Adriansyah mengharapkan Surya menyerahkan asetnya secara sukarela. Ini termasuk aset yang berada di luar negeri.
"Mudah-mudahan dia mau menyerahkan. Kita harapkan keterbukaan dia lah," tandas Febrie.
Surya ditersangkakan oleh penyidik JAM-Pidsus dalam perkara penguasaan lahan negara seluas 37 ribu hektare untuk kegiatan usaha kelapa sawit di Indragiri Hulu, Riau. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, estimasi kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp78 triliun. (OL-12)
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved