Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
LINGKARAN Survei Indonesia (LSI) Denny JA memetakan dukungan kepada poros koalisi partai politik dalam Pilpres 2024. Ada tiga jenis pemilih, yakni pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemilih yang moderat, dan pemilih yang kurang puas terhadap kinerja Jokowi.
Poros PDIP menguasai segmen pemilih puas terhadap pemerintahan Jokowi. Poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menguasai segmen pemilih moderat. Sedangkan Gerindra-PKB menguasai segmen pemilih yang kurang puas.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan latar kepuasan terhadap pemerintahan saat ini tidak akan banyak berperan dalam Pilpres 2024. Pasalnya, Pilpres 2024 tidak akan diikuti petahana.
"Saya kira faktor kepuasan dan ketidakpuasan mungkin ada pengaruhnya pada perolehan partai tertentu, tapi menurut saya faktor determinan suara partai bukan soal puas atau tidak pada pemerintahan," ujar Arya.
Menurutnya, ada beberapa faktor penentu dalam perolehan suara partai pada Pemilu 2024. Pertama, kandidat yang diusung dalam Pemilu Legislatif (Pileg 2024). Kekuatan sosok kandidat masih menjadi acuan utama publik untuk menjatuhkan pilihan ke partai tertentu.
"Faktor utama naik-turun suara partai itu adalah, pertama, siapa kandidat yang akan mereka calonkan di DPR RI, DPRD. Tetap faktor kandidat yang diusung," lanjutnya.
Selanjutnya ada faktor narasi program yang ditawarkan oleh partai politik. Terakhir adalah sosok yang didukung dalam Pilpres 2024. Ketiga faktor itu masih berada pada kategori penentu dalam memotret perolehan suara partai politik.
"Faktor determinannya tiga itu. Faktor kepuasan mungkin iya,tapi ketika incumbent tidak ada, maka faktor kepuasan publik, menurut saya, tidak terlalu besar pengaruhnya," tegasnya.
Baca juga: Ray Rangkuti Prediksi PPP Terpecah Akibat Permasalahan Ketumnya
Menurut Arya, pembentukan koalisi di antara partai yang hendak berlaga di Pemilu 2024 memang sudah mengerucut menjadi beberapa poros. Namun hal itu masih menyisakan kerentanan. Peta koalisi masih bisa berubah hingga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) resmi terdaftar di KPU.
"Kerentanan itu untuk terbelah, bubar, atau gagal. Mengapa ada kerentanan? Karena pendaftaran capres masih September tahun depan. Sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk partai mengalihkan dukungan masih terbuka," tambah Arya.
Selain itu, kerentanan koalisi itu juga dipengaruhi oleh tren peluang kandidat calon presiden. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh negosiasi para king maker politik.
"Jadi untuk koalisi memang sudah mengerucut. Pilihan-pilihannya terbatas, tapi di internal dan eksternal ada kerentanan. Perubahan itu bisa terjadi kalau deadlock saat menentukan siapa capres, siapa cawapres," pungkasnya.
Nyaman di Tengah
Sementara itu, Peneliti LSI Ardian Sopa mengungkapkan bahwa pemilih moderat merasa nyaman di berada di tengah. “Ketika ternyata masyarakat di 2024 banyak merasa nyaman, ditengah, kemungkinan yang mendapat keuntungan itu KIB,” katanya hari ini (16/8).
Berdasarkan survei LSI, tutur Ardian, ada tiga poros yang telah terbentuk yaitu PDIP, KIB dan Gerindra-PKB. Poros PDIP tentu melekat dengan legasi Presiden Jokowi, sementara Gerindra-PKB masih terbawa warisan Pemilu 2019, massanya tidak menyukai Jokowi. Sedangkan pemilih yang moderat, nantinya akan merapat ke KIB.
“Ternyata yang menarik, yang moderat lebih banyak ke KIB karena Golkar tidak identik kuat dengan Pak Jokowi karena ada PDIP, dan tidak identik kuat sebagai oposisi karena masuk di pemerintahan,“ jelas Ardian.
Pola ini kata dia, bisa terus berlanjut pada peta pemilih di Pemilu 2024. Tiga poros yang disebutkan tadi telah memenuhi syarat presidential threshold.
Namun masih ada tiga partai yang belum menentukan koalisinya, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Langkah mereka begitu krusial untuk merubah peta poros pada Pemilu 2024.
Dalam survei LSI juga disebutkan, jika KIB berhasil menggaet satu Parpol lagi, maka sudah pasti hanya tiga pasang calon yang berlaga di Pemilu 2024.
“Sehingga jika KIB berhasil menambah satu (anggota), jadinya akan tidak cukup lagi. Ini perburuan di akhir jangan sampai ada yang ketinggalan kereta,“ ucap Ardian.
Pada survei yang sama, disebutkan bahwa sejumlah elit partai seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Puan Maharani disebut masih perlu untuk mengejar elektabilitas mereka. Saat ini LSI hanya meletakkan figur Airlangga dan Puan pada posisi calon wakil presiden.
“Sehingga jika mereka masih mampu menggerakkan ranting, akan bisa mengoptimalkan potensi mereka. Mungkin sekarang masih disebut menjadi Cawapres karena angka (elektabilitas) masih kecil, namun ketika, katakan pada Juni 2023 mereka sudah menjadi calon yang kuat, tidak menutup kemungkinan mereka jadi Capres yang potensial,” tandas Ardian. (RO/OL-4)
Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai peluang PPP untuk melaju ke Senayan lewat Pemilu 2024 semakin berat.
KETUA DPW PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig menuturkan Surabaya, Jawa Timur jadi tuan rumah chapter atau bab kedua bagi kerjasama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
PAN gembira dengan keputusan PPP mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pemilu 2024, sementara Golkar tetap akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres di 2024.
Hingga saat ini, tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih melakukan komunikasi intens, untuk menentukan calon presiden pada Pemilu 2024.
Capres-cawapres bisa dipilih dari ketua umum (ketum) partai, seperti Ketum Golkar Airlangga Hartarto atau Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Ketiga anggota koalisi memiliki latar belakang sejarah dan konstituen berbeda. Jika elitnya bisa bersatu, belum tentu konstituennya juga begitu.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved