Senin 15 Agustus 2022, 12:46 WIB

Kebijakan Reforma Agraria Jokowi Solusi Tuntaskan Persoalan Tanah

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Kebijakan Reforma Agraria Jokowi Solusi Tuntaskan Persoalan Tanah

Dok Setpres Biro Pers
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki komitmen yang kuat dalam upaya meredam konflik agraria di tengah masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya menjadi solusi dari persoalan yang sudah berlangsung sejak lama.

Menurut Koordinator Kegiatan Pendaftaran Hak Kantor Wilayah BPN NTT Joni Fina, jutaan sertifikat tanah dibagikan Presiden Jokowi untuk melegalisasi hak atas kepemilikan tanah. Harapannya, sengketa terkait kepemilikan lahan bisa diredam. 

"(Jokowi) meluncurkan setiap peraturan-perturan yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi sangat berkomitmen untuk itu," kata Joni.
 
Joni menjelaskan langkah konkret tak henti dilakukan Presiden Jokowi sebagai wujud keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan agraria. Termasuk sekelumit persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat adat.

Menurutnya komitmen dari Jokowi tercermin dalam berbagai program yang sudah diluncurkan sampai saat ini. Program yang ditujukan terutama untuk mengatasi berbagai konflik agraria yang muncul di tengah kehidupan masyarakat.
 
"Komitmen (Jokowi) itu ditandai dengan banyak sekali program pemerintah, banyak kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan reforma agraria," tandas Joni.
 
Lebih jauh Joni mengungkapkan program yang diluncukan Jokowi selama ini menjawab setiap persoalan terkait agraria. Meski demikian dia mengakui dalam penerapannya memerlukan penyuluhan serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

"Secara bertahap, seperti yang saya katakan tadi ini jalan panjang, jadi perlu langkah konkret sedikit demi sedikit untuk sampai pada tujuan utama, yakni peningkatan kesejahteraan," ujar Joni.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta adanya sistem aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat penerbitan sertifikat tanah, bahkan dalam hitungan jam.

Presiden menegaskan bahwa dalam reforma agraria, penyelesaian sertifikat tanah harus didukung oleh sinergi seluruh lembaga pemerintah, baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun kementerian lainnya, hingga pemerintah daerah. (Ant/OL-8)

Baca Juga

dok.pribadi

Pendeta Alberth Yoku: Tindakan Korupsi Lukas Enembe Tanggung Jawab Pribadi

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 25 September 2022, 19:54 WIB
PENETAPAN Lukas Enembe (LE) menjadi tersangka oleh KPK mendapat dukungan dari sejumlah tokoh lokal Papua, salah satunya pendeta Alberth...
dok.ist

Pengamat: Kritikan SBY Soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Asumsi Saja

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 19:05 WIB
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY soal dugaan...
Instagram @gerindra

Prabowo Sowan Ke 9 Kiai Sepuh NU Jateng, M Qodari: Game Changer di Pilpres 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 17:57 WIB
“Ini memperlihatkan arah baru untuk segmentasi atau basis politik yang dituju. Kita tahu pada 2014 dan 2019 arahnya itu dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya