Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki komitmen yang kuat dalam upaya meredam konflik agraria di tengah masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya menjadi solusi dari persoalan yang sudah berlangsung sejak lama.
Menurut Koordinator Kegiatan Pendaftaran Hak Kantor Wilayah BPN NTT Joni Fina, jutaan sertifikat tanah dibagikan Presiden Jokowi untuk melegalisasi hak atas kepemilikan tanah. Harapannya, sengketa terkait kepemilikan lahan bisa diredam.
"(Jokowi) meluncurkan setiap peraturan-perturan yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi sangat berkomitmen untuk itu," kata Joni.
Joni menjelaskan langkah konkret tak henti dilakukan Presiden Jokowi sebagai wujud keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan agraria. Termasuk sekelumit persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat adat.
Menurutnya komitmen dari Jokowi tercermin dalam berbagai program yang sudah diluncurkan sampai saat ini. Program yang ditujukan terutama untuk mengatasi berbagai konflik agraria yang muncul di tengah kehidupan masyarakat.
"Komitmen (Jokowi) itu ditandai dengan banyak sekali program pemerintah, banyak kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan reforma agraria," tandas Joni.
Lebih jauh Joni mengungkapkan program yang diluncukan Jokowi selama ini menjawab setiap persoalan terkait agraria. Meski demikian dia mengakui dalam penerapannya memerlukan penyuluhan serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
"Secara bertahap, seperti yang saya katakan tadi ini jalan panjang, jadi perlu langkah konkret sedikit demi sedikit untuk sampai pada tujuan utama, yakni peningkatan kesejahteraan," ujar Joni.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta adanya sistem aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat penerbitan sertifikat tanah, bahkan dalam hitungan jam.
Presiden menegaskan bahwa dalam reforma agraria, penyelesaian sertifikat tanah harus didukung oleh sinergi seluruh lembaga pemerintah, baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun kementerian lainnya, hingga pemerintah daerah. (Ant/OL-8)
Cek tanah milik siapa dengan mudah! Panduan lengkap cara mengetahui pemilik tanah, dokumen yang diperlukan, dan biaya. Temukan solusinya di sini sekarang juga!
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Koswara Kantah Tangsel yang hadir dalam kegiatan tersebut bertempat di Aula Kantah Tangsel, Serpong.
Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah dokumen hukum tertinggi yang memberikan kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan tanpa batas waktu, hanya dapat dimiliki WNI.
Sertifikat tanah adalah dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membuktikan keabsahan kepemilikan properti.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
SEKITAR 1.000 bidang tanah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), tepatnya Kelurahan Harjamukti, rawan sengketa karena kepemilikannya bersifat pribadi berstatus girik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved