Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengungkapkan pelantikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) akan dilaksanakan tidak lama lagi.
Presiden Joko Widodo, sambungnya, sudah mengantongi nama-nama yang sudah dipertimbangkan.
Baca juga: Keberhasilan Jokowi Rawat Kebinekaan Ciptakan Kondusivitas Nasional
"Nama-namanya sudah ada. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi dilantik," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8).
Dalam menentukan sosok pengganti Tjahjo Kumolo, ia mengakui kepala negara harus berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Keputusan harus dilakukan bersama mengingat posisi yang akan diisi tersebut merupakan slot kosong milik partai berlambang banteng.
"Karena memang yang digantikan itu kebetulan juga kader PDI Perjuangan. Itu memang alokasi untuk PDI Perjuangan. Namanya sebenarnya sudah hampir mengerucut tapi nanti akan dibahas Presiden dan Ibu Mega," tuturnya.
Komunikasi bersama ketua umum parpol, menurut Pramono, merupakan hal yang lumrah dalam menentukan sosok menteri. Itu kerap dilakukan setiap kali ada perombakan kabinet.
"Itu sopan santun dalam kabinet seperti itu. Jadi sebelum diputuskan, Bapak Presiden mendaatkan masukan dari ketua-ketua umum partai. Ini memang biasa dilakukan kalau ada reshuffle kabinet," tandasnya. (OL-6)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved