Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jadi partai pertama yang melakukan pendaftaran peserta Pemilu 2024, hari ini, Senin (1/8).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menerangkan pihaknya menyiapkan 477.777 anggota yang didaftarkan. Bukan tanpa alasan PDIP mendaftarkan 477.777 anggotanya. Ada makna khusus di balik angka yang dipilih.
"Empat itu adalah gambaran kursi yang kita rebut kuasa elektoral, 77 itu adalah ulang tahun Republik kita," ujar Hasto di Gedung KPU, Jakarta, Senin (1/8).
"Kemudian angka 7 yang ketiga karena dari sebagian kami adalah orang Jawa, itu adalah berharap menerima pitu, pitulungan," tambahnya.
Hasto berharap dengan jumlah anggota yang didaftarkan tersebut bisa membuat pihaknya menang pemilu tiga kali berturut-turut. Guna meraih target, Hasto menyatakan pihaknya tak bisa berdiri sendiri.
"Semua akan bergerak untuk merebut dalam satu tujuan yang angka empat tadi," paparnya.
Baca juga: Puluhan Eks Pengurus PDIP Jakarta Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden
Hasto juga memastikan seluruh tahapan pemilu akan diikuti dengan baik dan seksama. Tentunya, kata dia, sesuai dengan aturan KPU dan Bawaslu dalam upaya meningkatkan kualitas Pemilu 2024.
"Sebagai peserta yang mendaftar pertama, tentu saja administari semua telah memenuhi syarat. mEngingat semua yang dipersyaratkan telah kami penuhi 100 persen," terang Hasto.
Pendaftaran PDI Perjuangan sebagai peserta pemilu tidak dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tapi dilakukan jajarannya. Megawati memberikan mandat kepada Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul untuk mewakili.(OL-5)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved