Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut sebanyak 11 partai politik (parpol) bakal mendaftar peserta Pemilu 2024 pada 1 Agustus 2022.
Diketahui, tahapan pendaftaran parpol untuk Pemilu 2024 akan dibuka pada 1 hingga 14 Agustus mendatang.
Baca juga: Komnas HAM Diminta tak Ekspos Kasus Brigadir J Berlebihan
Komisioner KPU RI Idham Holik menerangkan parpol yang mendaftar pada hari pertama merupakan parpol nasional.
"Ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada jam 08:00 WIB, dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada jam 08:00 WIB," ujar Idham kepada Media Indonesia, Minggu (31/7).
Kemudian, kata Idham, Partai Reformasi juga akan mendaftar pada jam 08:00 WIB di gedung KPU RI, Jakarta.
Lalu, pada pukul 08.30 WIB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan memberikan persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi syarat pendaftaran.
"Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mau daftar tapi waktu belum diberitahu," ujarnya.
Sementara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) pada jam 10:00 WIB, Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mendaftar pada pukul 10.00 WIB.
Partai yang diketuai Surya Paloh, Nasional Demokrat (NasDem) juga akan mendaftar pukul 10:00 WIB.
"Partai Bulan Bintang (PBB) pada jam 10:00 WIB dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia) pada jam 11.00 WIB," tandasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan beberapa partai politik (parpol) sudah mengirim surat pemberitahuan sebelum tahapan pendaftaran parpol, 1-14 Agustus mendatang.
"Sampai saat ini sudah ada beberapa partai sudah memberikan pemberitahuan untuk daftar hari pertama," ungkap Komisioner KPU, Idham Holik kepada Media Indonesia, Rabu (27/7). (OL-6)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved