Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPR RI menyetujui dan menyambut positif aturan baru vaksin covid-19 booster kedua atau vaksin dosis keempat untuk para tenaga kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh anggota komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Akan tetapi, Legislator PDI Perjuangan ini mengingatkan capaian booster pertama bagi masyarakat juga mendesak untuk ditingkatkan.
“Kita mendukung booster kedua untuk para tenaga kesehatan (nakes), apalagi booster kedua ini kan rekomendasi dari WHO. Tapi saya ingatkan, capaian boster pertama bagi masyarakat yang masih rendah justru yang harus menjadi prioritas,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangan resmi, Sabtu (30/7).
Handoyo mengatakan, capaian vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua, per Juni 2022 lalu pun belum mencapai target yang dipatok Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 70 persen. Sementara capaian booster pertama bagi masyarakat juga masih rendah.
“Penyuntikan booster kedua atawa vaksin keempat ini memang baik tapi sekali lagi, ini bukan prioritas utama. Justru capaian booster pertama bagi masyarakat yang harus ditingkatkan dan dikejar,” katanya.
Meskipun menaganggap booster kedua bukan prioritas, Handoyo tetap mendorong vaksin keempat ini diberlakukan untuk kalangan tertentu, para nakes dan orang-orang yang beresiko tinggi , semisal para lansia, khususnya yang memiliki komorbid.
“Booster kedua tetap kita dukung dan dorong agar selain nakes, juga menyasar orang yang beresiko tinggi seperti lansia maupun yg punya komorbid juga. Nah, selanjutnya perlu juga dipikirkan boster kedua untuk masyarakat umum,” katanya.
Handoyo tidak menampik, saat ini masyarakat sudah mulai kurang antuisias untuk vaksin. Padahal, kata Handoyo, covid-19 masih ada dan masih beresiko, terbukti baru-baru ini ada dua dokter yang meninggal dunia akibat pandemi covid yang berkembang dengan varian yang ada sekarang.
“Saya kira pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan semua pihak harus memikirkan lagi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti sebelumnya berbondong-bondong menuju ke fasilitas kesehatan untuk vaksin. Apalagi kan gelombang terkahir Covid-19 masih mengancam, kita harus hati-hati,” katanya.
Menurut dia, di tengah menurunnya semangat untuk vaksin, sangat tepat jika persyaratan booster pada mode transportasi tempat perkantoran dan fasilitas umum diberlakukan.
“Saya kira langkah yang tepat jika persayaratan booster diberlakukan ke tempat umum. Kebijakan seperti ini akan kembali meningkatkan kesadaran masyarakat untuk booster," pungkas dia. (OL-12)
Jumlah masyarakat Indonesia yang disuntik vaksin covid-19 dosis keempat atau booster kedua terus meningkat
Pemerintah menganjurkan agar masyarakat tetap melakukan vaksin booster covid-19 meski aturan wajib masker resmi dicabut.
"Vaksinasi dosis booster kedua sangat penting untuk mengendalikan penyebaran covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus."
DI saat meningkatnya jumlah pasien Covid-19, persedian vaksin Covid-19 di sejumlah Puskesmas di Surabaya, Jawa Timur, kembali kekurangan vaksin.
Masyarakat rentan dan umum penerima vaksin booster kedua juga bertambah. Jumlahnya kini mencapai 1.036.598 orang.
LEBIH dari 18 ribu orang di Indonesia menerima vaksin covid-19 dosis ketiga hari ini, Sabtu, 11 Maret 2023. Data itu termuat dalam laman covid19.go.id
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved