Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENOLAKAN keras terhadap elitabilitas kini terus menggema di kalangan aktivis utamanya dari organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus. Elitabilitas dinilai cederai alam demokrasi yang sehat dan berkeadaban politik.
"Elitabilitas jangan sampai terus dibiarkan menubuh dalam alam demokrasi kita yang fair dan berkeadaban. Ini adalah penyakit yang harus disingkirkan jauh-jauh," kata Ketum Badko HMI Jawa Barat, Firman Nasution dalam diskusi lintas aktivis Cipayung Plus menyambut politik elektoral 2024 di Griya HMI Bandung, Rabu (27/7/2022).
Senada dengan itu, Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Jawa Barat (KMHDI), I Putu Lingga Dharma Nanda mengatakan citra buruk dari budaya politik semacam ini semestinya sudah saatnya ditinggalkan, bukan terus diwariskan.
"Memang harus kita akui bahwa tradisi politik kita di masa lalu diwarnai dengan hegemoni kelompok terbatas atau jamak kita sebut elite. Tapi itu dulu. Sejak kemerdekaan, justru semangat kedaulatan rakyatlah yang jadi adagium bersama membangun Indonesia bermartabat dan berkeadilan sosial," papar Lingga.
Adapun alasan utama ketidaksetujuan terhadap tradisi politik elitisme, karena ia dianggap tidak memberi ruang bagi masyarakat luas (biasa/nonelite) untuk ikut menentukan arah perubahan politik dan demokrasi yang menyejahterakan rakyat.
"Padahal, kita tahu bahwa demokrasi, suka tidak suka, percaya tidak percaya telah menjadi spirit pemerintahan kita sejak awal. Dan, superioritas rakyat adalah satu-satunya penegasan dalam demokrasi yang menghendaki hadirnya partisipasi rakyat dalam turut serta menentukan berbagai agenda publik," tutur Amirul Muttaqien, Ketua Hima Persis Jawa Barat.
Sementara itu, Ketua HIMA Persatuan Umat Islam (PUI) Jawa Barat, Isep Saepulloh juga ikut menyoroti proses pengebirian suara rakyat menjelang Pemilu 2024.
Menurutnya, apa yang kini dipertontonkan oleh lingkaran elite politik sama sekali tidak mencerminkan semangat bernegara yang bernafaskan Pancasila dan demokrasi.
"Indikasinya dapat disibak melalui upaya monopoli saluran politik oleh sebagian besar pimpinan parpol yang tidak memberi ruang kepada mereka (kandidat) yang justru mendapatkan dukungan penuh dari rakyat," tukasnya.
Walhasil, imbas dari watak ekslusif dan egois yang ditunjukkan para petinggi/elite partai yang tidak mau menuruti keinginan rakyat berujung pada delegitimasi rakyat terhadap eksistensi parpol.
Hal itu, menurut Ahmad Jundi Khalifatullah, Ketua KAMMI Jawa Barat, lambat laun membuat rakyat semakin tidak percaya lagi dengan apapun yang diputuskan parpol.
"Dan pada titik itu pula, rakyat pantas untuk menarik ulang kepercayaannya terhadap partai karena dianggap tidak bisa lagi dititipkan amanah," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Parpol Jangan Abaikan Tokoh yang Didukung Rakyat untuk Pilpres ...
Isu ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat memegang peranan yang cukup krusial. Hal ini disebabkan karena peran strategis Jawa Barat dalam perekonomian nasional.
Produsen kopi Kolombia Wilton Benitez, pemenang kompetisi The Golden Bean 2022 memberikan kelas pengajaran coffee processing bagi para prosesor kopi di Jawa Barat
rumah adat Jawa Barat dengan karakteristik bentuk yang menjunjung unsur hewan dan tumbuhan serta menggunakan bahan alami sebagai simbol kesederhanaan
pakaian adat Jawa Barat untuk pasangan, terdiri dari setelan yang dulunya biasa digunakan kalangan pejabat hingga masyarakat biasa
Saat itu di zaman Kerajaan Tarumanegara banyak suku Sunda yang sudah mengenal tulisan.
Holiday Inn Bandung Pasteur kali ini tidak mau ketinggalan untuk memberikan kuliner-kuliner yang ciamik dengan menghadirkan all you can eat Dim Sum.
BEBERAPA hari yang lalu beredar berita Konfrensi Pers Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) yang salah satunya ada Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI)
KELOMPOK Cipayung Plus Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir J
DPRD Kabupaten Sikka dan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung plus Sikka meminta pemeritah mengevaluasi penaikkan harga BBM subsidi, karena mematikan pelaku usaha kecil.
SEBANYAK 13 proyek untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang bersumber dari dana pinjaman daerah di Kabupaten Sikka, NTT, terancam gagal.
SOROTON Organisasi Kepemudaan terutama tertuju pada sikap abai partai dalam merespons aspirasi rakyat menjelang Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved