BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaksanakan kegiatan Forum Group Diskusi dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila Lingkup Pendidikan Formal di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam diskusinya, Wakil Kepala BPIP Karjono, menjelaskan, saat ini, pengamalan nilai Pancasila pada ASN harus diperhatikan dan bersifat urgent. Menurutnya, Hal ini terkait karena banyaknya lapisan ASN yang terkait dengan ideologi yang lain, bahkan tidak hanya terjadi pada ASN di pemerintahan, tapi juga pada TNI maupun POLRI.
Pancasila harus diamalkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, karena Pancasila harus menjadi living and working ideology.
“ASN diharapkan menjadi pelayan public secara totalitas, maka nilai Pancasila harus ada dalam peraturan ASN termasuk peraturan lembaga dan daerah. Maka dari itu, ASN harus memahami Pancasila tanpa memandang siapa pemimpinnya. Semua ini bertujuan untuk menghasilkan ASN yang unggu, yang bersinergi, dan gotong royong” Terangnya saat memberikan sambutan secara daring.
Karjono menyebut, pada masa revolusi industry baik 4.0 maupun 5.0, ia mengajak ASN untuk mendekatkan Pancasila kepada generasi milenial melalui musik, olahraga, kuliner, atau apapun yang menjadi kesukaan bagi generasi milenial.
“Pembinaan Ideologi Pancasila berupa ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dampak geopolitik global, tersebarnya eksklusivisme, terjadinya intoleransi, terpaparnya radikalisme, dan terjadinya potensi disintegrasi bangsa.” Jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pengkajian Implementasi PIP Toto Purbiyanto mengatakan, BPIP dibentuk untuk melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.
Ia menjelaskan, kebijakan PIP yang dilaksanakan dalam kegiatan muaranya adalah peningkatan dan penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
Baca juga : Prof. Mompang Panggabean: Wujudkan Budaya Hukum RI dengan Landasan Pancasila
Sedangkan tugas BPIP dalam membantu Presiden di bidang PIP antara lain memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Kegiatan itu merupakan rangkaian dari proses kedirektoratan III (Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila) dari Deputi III (Kedeputian Pengkajian Materi) dalam menyusun kajian implementasi Kebijakan PIP, dalam hal ini kajian terkait Implementasi PIP di lingkup Calon/Aparatur Sipil Negara.
“BPIP melakukan identifikasi kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait, seperti di lingkup ASN ini dengan kementerian, lembaga negara, Pemerintahan daerah dan SKPD terkait Aparatur Sipil Negara (ASN).” Jelasnya saat membuka FGD di Manado Rabu, (13/7).
Guru Besar Universitas Negeri Malang Prof. Dr. Hariyono mengatakan, pentingnya memahami Pancasila secara substantif. Dia mengatakan, masih ada kelemahan dalam implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang saat ini masih belum dapat dipahami dan diterapkan dilingkungan sekitar.
"Beberapa komunitas masih tidak menganggap Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni. Hal ini berarti, mulai dari pidato Presiden Soekarno yang pertama dicetuskan, hingga kapan terbentuknya Panitia Delapan, berarti belum dimengerti banyak orang.”Jelasnya.
Ia menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara negara yaitu dimana ASN harus menjadi teladan supaya Pancasila itu tidak hanya dalam ucapan namun juga dapat terwujud dalam perilaku.
"Beberapa lapisan ASN juga masih kurang menghargai kebinekaan dan keragaman. Tantangan yang lain adalah kesenjangan sosial ekonomi yang masih tajam antara yang kaya dan yang kurang mampu”.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Wakil Kepala BPIP Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum dan Narasumber yang hadir melalui Daring, diantaranya Prof. Dr. Hariyono, M.Pd (Guru Besar Universitas Negeri Malang), Drs. Supardiyana (Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenpan RB). Sedangkan hadir secara luring Dr. Arie Budhiman, M.Si. (sebagai komissioner KASN Bidang Pengawasan nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN), Clay J.H. Dondokambey, S.STP., M.AP ( Kepala BKD Provinsi Sulawesi Utara) acara ini dipandu oleh Dr. Syaifullah, S.Pd., M.Si. sebagai moderator. (RO/OL-7)
