Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait Peraturan KPU (PKPU) pendaftaran dan verifikasi Partai Politik (Parpol).
Namun, Komisioner KPU Idham Holik mengaku pihaknya saat ini masih merapikan dan memperbaiki apa yang menjadi catatan usai rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah, Kamis (7/7) silam.
"Pascarapat konsultasi tersebut, kami merapikan, perbaikan apa yang menjadi catatan," ungkap Idham kepada Media Indonesia, Senin (11/7).
Setelah perbaikan draft PKPU rampung, Idham berencana akan segera lakukan harmonisasi dengan Kemenkumham serta lembaga terkait.
"Setelah harmonisasi baru kita lakukan registrasi, registrasi PKPU ke Kemenkumham," ungkapnya.
"Kami akan berupaya secepat mungkin dan serapi mungkin (revisi PKPU). Sehingga PKPU tersebut dapat dipahami," imbuhnya.
Baca juga: Soal Sipol, KPU Janji Segera Penuhi Permintaan Bawaslu
KPU mengaku telah merevisi beberapa poin PKPU pendaftaran parpol setelah mendapatkan masukan dari Komisi II DPR dan pemerintah. Salah satunya, pasal terkait verifikasi faktual agar tidak menimbulkan multitafsir.
Idham menuturkan KPU kini tengah merapikan teks yang salah tulis atau typo dalam draft PKPU.
Sebelumnya, KPU meminta proses legalisasi payung hukum tersebut dapat diprioritaskan oleh Kemenkumham. Komisioner KPU Betty Epsilon memastikan proses revisi PKPU tidak akan berjalan lama. Ia menyakini dalam waktu dekat PKPU pendaftaran dan verifikasi partai politik dapat segera disahkan.
"InsyaAllah, dua tiga hari ini mudah-mudahan selesai proses pengundangannya," paparnya.(OL-5)
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved